Retoria.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan keputusan tegas terkait konflik Israel-Palestina. Dalam sidang Majelis Umum, rancangan resolusi mengenai “Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” yang dikenal sebagai Deklarasi New York berhasil disahkan dengan 142 suara mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain.
Israel yang terus melanjutkan serangan di Jalur Gaza, memperluas permukiman baru di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dinilai berupaya meruntuhkan gagasan solusi dua negara. Namun, hasil pemungutan suara PBB justru menjadi jawaban telak.
Resolusi ini mencerminkan dukungan internasional yang semakin kuat bagi pendirian negara Palestina. Para analis menyebut keputusan tersebut membuka jalan bagi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB pada 22 September, yang diperkirakan akan memperluas pengakuan terhadap Palestina.
Sejumlah negara seperti Prancis, Inggris, Australia, Belgia, Kanada, Portugal, dan Malta bahkan sudah lebih dulu menyatakan akan mengakui negara Palestina di forum PBB tersebut.
Reaksi Israel dan Amerika Serikat
Keputusan ini memicu reaksi keras dari Israel. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut keputusan itu sebagai “aib”, sementara juru bicara Oren Marmorstein menegaskan Israel sepenuhnya menolak deklarasi tersebut. Ia juga menuding Majelis Umum PBB telah berubah menjadi “sirkus politik yang terputus dari realitas.”
Perwakilan Israel di PBB, Danny Danon, mengatakan bahwa deklarasi itu “tidak akan dikenang sebagai langkah menuju perdamaian.”
Sementara itu, diplomat Amerika Serikat Morgan Ortagus menyebut keputusan tersebut sebagai “hadiah bagi Hamas.”
Namun, isi Deklarasi New York yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi justru menekankan pengakuan terhadap negara Palestina tanpa melibatkan Hamas, serta mendorong penyelesaian damai konflik Israel-Palestina.
Resolusi non-mengikat ini juga memuat seruan agar Hamas membebaskan seluruh sandera dan mengutuk serangan 7 Oktober 2023.
Israel Terseret ke Isolasi
Hasil pemungutan suara PBB juga memicu kritik internal di Israel. Pemimpin oposisi utama, Yair Lapid, menuding pemerintahan Tel Aviv telah menyeret negara ke dalam isolasi internasional.
“Israel sedang mengalami keruntuhan politik dalam hubungan internasional dan berada di tengah boikot historis. Pemerintahan 7 Oktober menyeret kita ke dalam isolasi internasional tanpa memahami kedalaman krisis dan tanpa strategi tandingan,” kata Lapid.
Sementara itu, Wakil Presiden Otoritas Palestina Hussein al-Sheikh menyambut keputusan tersebut dengan menyatakan:
“Keputusan ini mengekspresikan kemauan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat kami dan merupakan langkah penting menuju diakhirinya pendudukan serta pendirian negara merdeka dengan ibu kota Yerusalem Timur pada perbatasan 1967.”
Peta Suara: Barat Terbelah
Dalam pemungutan suara, mayoritas negara Barat memberikan dukungan terhadap deklarasi, kecuali Ceko, Albania, dan Makedonia Utara yang memilih abstain.
Selain AS dan Hungaria, negara yang menolak adalah Argentina, Paraguay, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, dan Tonga. Sementara Iran dan Irak memilih tidak berpartisipasi. Menurut pengamat, alasan kedua negara tersebut absen karena deklarasi ini mengecualikan Hamas. (*)
