Israel Perluas Permukiman E1: 3.400 Rumah ‘Mengubur’ Harapan Negara Palestina?
Retoria.id — Israel dikabarkan akan segera menyetujui proyek permukiman kontroversial—dikenal sebagai E1—dengan rencana pembangunan lebih dari 3.400 rumah di zona Tepi Barat yang dikuasai Israel. Menurut Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, inisiatif ini ditujukan untuk secara nyata “mengubur” gagasan tentang negara merdeka Palestina.
Penolakan internasional mengalir deras atas wacana ini. Uni Eropa mengingatkan bahwa E1 berupaya memutus kontiguitas geografis antara Yerusalem Timur dan kota-kota utama Palestina, serta membelah Tepi Barat menjadi wilayah terpisah—sebuah ancaman nyata terhadap solusi dua negara. Pemerintah Jerman menyatakan penolakan keras dan menyerukan penghentian rencana tersebut, sementara Norwegia menyebut proyek itu sebagai “upaya mengambil alih tanah Palestina” demi menggagalkan kemerdekaan mereka.
Baca Juga: Pertemuan Putin-Trump di Alaska Tak Hasilkan Dokumen Resmi
Investigasi lebih lanjut juga mencatat bahwa finalisasi rencana diperkirakan akan terjadi sekitar 20 Agustus 2025, dengan kemungkinan infrastruktur proyek mulai berjalan dalam beberapa bulan ke depan.
Menteri Smotrich menggambarkan proyek E1 sebagai langkah faktual “bukan melalui dokumen tapi melalui fakta: rumah, jalan, dan keluarga Yahudi membangun hidup baru” untuk menjawab negara-negara yang mulai mengakui Palestina. Meskipun pernyataan dukungan dari PM Netanyahu dan mantan Presiden AS Trump disebut-sebut, namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi.
Baca Juga: Israel Dikabarkan Dekati Lima Negara untuk Pemukiman Warga Gaza, Indonesia Disebut Masuk Daftar
PBB, sejumlah negara Eropa, dan Palestina menyebut proyek ini sebagai bentuk aneksasi unilateral yang melanggar hukum internasional. Banyak yang menilai ini menjadi penghalang serius bagi perdamaian dan solusi dua negara.
Komunitas internasional termasuk Turki, Spanyol, Inggris, Jerman, menegaskan bahwa langkah ini “melanggar hukum internasional” dan “memecah wilayah Palestina.”
Organisasi pemantau seperti Peace Now memperingatkan proyek ini membuat situasi semakin kacau dan menyusahkan setiap harapan diplomatik perdamaian.
Menurut keputusan International Court of Justice (ICJ) pada Juli 2024, pendudukan dan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah ilegal, dan Israel wajib menghentikan semua aktivitas tersebut serta menarik warga pemukim. Selain itu, United Nations Security Council Resolution 2334 menegaskan bahwa tindakan seperti ini tidak boleh diakui secara legal atau materiil.
Proyek E1 menambah tekanan di tengah ruang diplomasi yang semakin menyempit. Dengan negara-negara seperti Prancis, UK, Canada, dan Australia yang direncanakan mengakui Palestina dalam sidang PBB September 2025, eskalasi politik bisa semakin tajam.
Jika direalisasikan, proyek ini bisa menjadi titik balik dramatis dalam konflik menyangkut legitimasi Palestina, masa depan solusi dua negara, serta posisi Israel di mata global.
Rekomendasi
