Retoria.id – Dalam minggu-minggu sebelum demonstrasi berdarah pada Selasa di Nepal, foto-foto yang diklaim menampilkan kehidupan mewah anak-anak elite politik negeri itu menyebar luas di media sosial.
Foto-foto tersebut disertai tagar #nepokids, merujuk pada generasi muda yang diuntungkan oleh koneksi keluarga mereka, dan dikecam banyak warga Nepal sebagai provokatif serta tidak sesuai kenyataan—di negara di mana satu dari empat orang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.
Belum jelas apakah gambar-gambar tersebut nyata atau rekayasa, tetapi mereka telah menjadi simbol korupsi yang, menurut banyak warga Nepal, memperlebar ketimpangan dan memperkaya para pejabat beserta kerabatnya.
Kemarahan inilah yang menjadi salah satu faktor utama demonstrasi, yang dipicu oleh larangan penggunaan media sosial tetapi disuburkan oleh ketidakpuasan kronis terhadap penguasa.
Dalam tren #nepokids di Nepal, pengguna TikTok dan X mengunggah video serta postingan yang menampilkan anak-anak politisi berlibur mewah, mengenakan pakaian mahal, dan menikmati gaya hidup glamor—berbanding terbalik dengan perjuangan hidup rakyat biasa.
Salah satu gambar yang paling viral adalah foto yang—diduga—menampilkan putra seorang menteri berpose di samping tumpukan kotak Louis Vuitton dan Cartier yang disusun menyerupai pohon Natal.
Video lain menghubungkan foto-foto yang diklaim memperlihatkan putra seorang mantan hakim makan di restoran mahal dan berpose dengan mobil Mercedes, sebagaimana dilaporkan New York Times.
“Ribuan video semacam ini menjadi tren di seluruh ekosistem digital Nepal,” kata Rakib Naik, direktur eksekutif Center for the Study of Organized Hate, sebuah lembaga berbasis di Washington yang memantau ekstremisme dan disinformasi di Asia Selatan.
“Kontras antara privilese elite dan kesulitan sehari-hari menyentuh hati Gen Z dan dengan cepat menjadi narasi utama gerakan,” tambahnya.
Istilah “nepo kids” di Nepal—singkatan dari nepotisme—mirip dengan istilah “nepo babies” yang digunakan di Barat untuk menggambarkan anak-anak selebritas atau figur publik yang hidup berprivilege.
Banyak unggahan menampilkan gambar “nepo kids” bersanding dengan potret kemiskinan rakyat, menegaskan keyakinan luas bahwa kekayaan elite politik ditumpuk di atas penderitaan rakyat.
Transparency International menempatkan Nepal di antara negara paling korup di Asia. Meski kerap muncul skandal—biasanya melibatkan politisi terpilih dan pejabat independen—hanya sedikit yang berakhir dengan vonis hukum.
Contohnya, penyelidikan parlemen menemukan penggelapan sedikitnya USD 71 juta dalam pembangunan bandara internasional di Pokhara. Dalam kasus lain, para pemimpin Nepal dituduh menerima uang dari anak muda yang ingin bekerja di AS, dengan memanfaatkan status pengungsi yang sebenarnya dirancang untuk etnis Nepal yang diusir dari Bhutan.
Kaum muda khususnya marah melihat segelintir keluarga elite menumpuk kekayaan luar biasa bagi anak-anak mereka. Banyak yang mendesak pemerintah menyelidiki asal-usul harta tersebut.
Larangan singkat atas media sosial justru semakin menyulut amarah demonstran, yang menganggapnya sebagai upaya membungkam kritik terhadap ketidakadilan yang mereka lawan. (*)