Retoria.id – Pemerintah baru-baru ini menerapkan pendekatan yang dianggap sebagai eksperimen ekonomi komando dalam pengelolaan pasokan dan harga beras. Kebijakan ini memicu perdebatan: seberapa efektifkah intervensi langsung tersebut dalam menjaga ketahanan pangan, dan apa risiko jangka panjangnya?
Apa itu “Ekonomi Komando” pada Beras?
Istilah ini merujuk pada pendekatan di mana pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras—dalam hal ini Rp 12.500 per kg untuk beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)—dan mengontrol distribusi melalui Bulog secara ketat. Namun, banyak yang menilai langkah ini mendekati model komando karena intervensinya sangat sentral dan minim fleksibilitas mekanisme pasar.
Mengapa Perlu Ditinjau Ulang?
1. Daya Beli dan Stabilitas Sosial
Harga tetap membuat beras tetap terjangkau, membantu menjaga daya beli masyarakat langkah positif terutama di tengah tekanan ekonomi.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Kebijakan Beras Satu Harga: Strategi Baru Stabilitas Pangan Nasional
2. Tekanan Keuangan Bulog
Bila harga gabah naik, tetapi HET beras tidak diubah—seperti yang terjadi saat harga GKG meningkat dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kg Bulog mungkin menanggung skema subsidi terselubung.
3. Distorsi Pasar
Intervensi harga dapat membuat pedagang enggan menyuplai ke pasar resmi atau beralih ke pasar ilegal/gelap, mengurangi efektivitas kontrol pemerintah.
4. Kurangnya Responsif terhadap Fluktuasi
Kebijakan harga kaku tidak fleksibel terhadap dinamika pasar seperti perubahan musim panen, permintaan tinggi saat hari besar, atau krisis distribusi yang seharusnya bisa diatur dengan instrumen ekonomi lainnya.
Baca Juga: Beras SPHP Kini Kian Mudah Dijangkau, Wujud Nyata Pemerintah Jaga Stabilitas Pangan
Alih-alih meneruskan model komando, pemerintah bisa mempertimbangkan opsi berikut:
- Subsidi yang ditujukan langsung ke petani, bukan konsumen, untuk menjaga keberlanjutan produksi.
- Cadangan pangan strategis (buffer stock), untuk mengantisipasi ketidakpastian pasokan.
- Intervensi pasar terbatas seperti pengendalian harga, namun diberi batas waktu dan disertai evaluasi berkala.
Eksperimen ekonomi komando pada sektor beras bisa menjadi solusi jangka pendek untuk kebutuhan keamanan pangan. Namun, sangat penting memperkuat sistem pendukung seperti dukungan kepada petani, buffer stock fleksibel, dan mekanisme pasar yang lebih sehat. Evaluasi dan reformasi jangka panjang adalah kunci agar kebijakan ini tidak menimbulkan beban sistemik.
