Retoria.id – Program Makan Bergizi Gratis yang digalakkan Pemeritahan Presiden Prabowo Subianto masih menjadi sorotan masyarakat.
Di balik program yang ditujukan untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia tersebut masih ditemukan beberapa kendala di lapangan.
Berbagai usulan pun muncul untuk memperbaiki kendala yang masih ditemukan, salah satunya adalah terkait pelibatan isntrumen sekolah dalam program ini.
Terkini, usulan datang dari Komisi IX DPR yang mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan sekolah dalam proses penyediaan MBG.
Usulan DPR untuk Melibatkan Sekolah dalam Penyaluran MBG
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyebut BGN harus melibatkan sekolah dalam proses penyediaan MBG.
Yahya menilai bahwa keterlibatan sekolah diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah MBG, seperti keracunan massal hingga masalah serapan anggaran yang rendah.
Baca Juga: Polemik Program MBG: DPR Usulkan Uang Tunai, Istana Tetap Pilih Makanan Siap Santap
Menurut politikus partai Golkar tersebut, jika BGN menunjuk sekolah maka MBG yang disajikan dapat lebih terjamin kualitasnya.
“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya Zaini dalam keterangan pers, Senin 22 September 2025.
Yahya juga menjelaskan bahwa BGN masih mengandalkan keterlibatan mitra seperti yayasan dan UMKM dalam penyaluran MBG.
Pria lulusan Unair itu mengusulkan agar pengelolaan diberikan kepada masing-masing sekolah karena pihak sekolah dinilai lebih memahami karakter anak-anak didiknya.
“Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah,” ujar Yahya.
Minimnya Serapan Anggaran BGN
Selain itu, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN yang diketahui baru terserap Rp13,2 triliun dari alokasi Rp71 triliun.
Baca Juga: BGN Klarifikasi Isu 5.000 Dapur Fiktif MBG: Bukan Palsu, Melainkan Roll Back Usulan Tanpa Progres
Oleh karena itu, Yahya mendesak BGN mencari alternatif pengelolaan MBG agar target dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dapat segera tercapai.
“Ini juga untuk mempercepat pencapaian target yang ditentukan. Mengingat serapan anggaran BGN masih rendah sekitar 22 persen,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yahya meminta pemerintah terkhusus BGN untuk membuka kanal aduan publik.
Dia berharap kanal pengaduan bisa menjaga akuntabilitas belanja agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dengan aman dan sesuai harapan.
“Karena transparansi dan akuntabilitas yang lemah, dikhawatirkan akan memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran,” jelasnya.
Usulan MBG Jadi Uang Tunai
Baca Juga: Pemkab Gunungkidul Alihkan Anggaran MBG Rp12 Miliar ke Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Sebelumnya, anggota DPR RI Charles Honoris juga sempat mengusulkan agar program MBG diubah menjadi pemberian uang tunai kepada orang tua siswa.
Menurutnya, usulan ini bisa mengurangi risiko makanan tidak layak konsumsi dan memastikan kualitas gizi terjaga.
Charles juga menyoroti rantai distribusi makanan dalam program MBG yang dinilai terlalu panjang.
Politisi partai PDI Perjuangan itu menjelaskan bahan baku sering disiapkan sejak malam hari, dimasak dini hari, lalu baru sampai ke sekolah menjelang siang.
“Kalau orang tua yang menyiapkan sendiri, kualitas gizi dan keamanan makanannya lebih bisa dipastikan,” ujarnya pada Jumat 19 September 2025 lalu.
