Retoria.id – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif di kawasan Indonesia Timur. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan yang menyasar desa-desa tertinggal.
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Taufik Madjid menuturkan masih ada hampir 11.000 desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut harus dimulai dari desa dengan mengandalkan potensi lokal.
“Harapannya program ini akan menstimulasi untuk mendorong percepatan agar desa dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal bisa keluar menjadi desa yang maju dan mandiri,” ujar Taufik di acara Workshop Nasional Pembangunan Komitmen Pemerintah Sasaran Program TEKAD 2025 di Makassar, Jumat 29 Agustus 2025.
Ia menambahkan, arah pembangunan tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang disusun berdasarkan visi Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Dari Kampus ke Dunia Kerja, Tantangan Berat Menanti Fresh Graduate di Tengah Ekonomi yang Lesu
Dalam dokumen RPJMN itu, pemerintah menekankan tiga prioritas utama, yakni memerangi kemiskinan di desa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia.
“Tiga nafas ini yang harus menjadi bagian penting dari aneka kebijakan dan program untuk masuk ke desa-desa,” kata Taufik.
Dukungan serupa juga datang dari lembaga internasional. Country Programme Officer IFAD Indonesia, Yumi Sakata, menyebut inisiatif ini merupakan program inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mendorong transformasi ekonomi di Indonesia Timur.
Ia menyebutkan, target yang disasar mencakup lebih dari 1.000 desa, melibatkan 150.000 rumah tangga, dan diproyeksikan memberikan dampak bagi lebih dari satu juta orang.
“Kami mengapresiasi semua pihak yang terlibat, mendukung, dan berkolaborasi bersama-sama melaksanakan program ini,” ujar Yumi.
Saat ini, kegiatan tersebut sudah berjalan di sembilan provinsi, meliputi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Dengan cakupan yang luas, pemerintah berharap transformasi desa tertinggal dapat segera terwujud dan memberi kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur.
