Retoria.id – Tokoh Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin, menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya jika dugaan ijazah SMA palsu yang kini digugat ke pengadilan terbukti benar.
“Kalau betul-betul ada bukti ijazah SMA-nya palsu, ini menjadi skandal politik. Kalau ijazah tidak sesuai syarat maju sebagai capres-cawapres, lebih baik mundur sebelum rakyat marah memundurkannya,” kata Din di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (19/9).
Ia juga menyoroti proses administrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat pencalonan presiden dan wakil presiden 2024. Din mengingatkan, jika terbukti ada permainan dalam verifikasi dokumen, hal itu berpotensi memicu kerusuhan.
“Jangan bermain-main dengan isu kejujuran. Kalau KPU telat meralat, katanya bisa di-Nepalkan (rusuh). Saya tidak begitu paham istilah itu, tapi intinya jangan sampai terjadi,” ujarnya.
Gibran saat ini tengah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.
Baca Juga: Trump Luncurkan ‘Kartu Emas’ Seharga 1 Juta Dolar, Bisa Percepat Hak Residensi di AS
Gugatan itu diajukan warga sipil bernama Subhan yang menilai Gibran tidak memenuhi syarat karena disebut tidak pernah menempuh pendidikan SMA sederajat di bawah hukum Indonesia. KPU juga turut menjadi pihak tergugat.
Profil singkat Din Syamsuddin
Din Syamsuddin lahir di Sumbawa, NTB, 31 Agustus 1958. Ia dikenal luas sebagai cendekiawan Muslim sekaligus tokoh organisasi Islam.
Din pernah menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah selama dua periode (2005–2015) dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2014–2015, serta Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2015–2020.
Selain aktif di ranah keagamaan, Din juga berkiprah di dunia internasional, di antaranya melalui World Peace Forum (WPF) dan Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC).
Dengan rekam jejak panjang sebagai akademisi, aktivis, dan pemimpin organisasi, Din dikenal sebagai tokoh yang kritis, pluralis, sekaligus tegas dalam menyuarakan kejujuran dan keadilan. (*)
