Retoria.id – Suara dentingan panci dan tutupnya menggema di pusat Kota Yogyakarta, Sabtu sore. Ratusan ibu rumah tangga berkumpul sambil menabuh peralatan dapur, menciptakan irama protes yang tak biasa. Mereka menuntut dihentikannya kebijakan yang mereka sebut “MBG militeristik”, istilah yang mereka gunakan untuk menyoroti praktik-praktik bernuansa kekerasan dan represif di wilayah mereka.
Aksi Kreatif, Pesan Serius
Alih-alih spanduk atau teriakan keras, para ibu memilih panci sebagai simbol perlawanan damai. Menurut salah seorang peserta, panci mewakili kehidupan rumah tangga dan dapur—ruang yang paling dekat dengan keseharian perempuan—sekaligus lambang keresahan ketika keamanan keluarga merasa terancam.
“Kami menolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi. Suara panci ini adalah tanda bahwa kami tidak tinggal diam,” ujar seorang koordinator aksi.
Kritik terhadap Pendekatan Militer
Istilah “MBG militeristik” merujuk pada kebijakan atau tindakan yang dianggap menonjolkan cara-cara militer dalam menyelesaikan persoalan sosial dan lingkungan. Para peserta menilai pendekatan semacam itu hanya memperuncing ketakutan warga, alih-alih memberikan rasa aman.
Beberapa spanduk kreatif yang dibawa menuliskan pesan seperti “Perdamaian Bukan dengan Senjata” dan “Ibu-Ibu Melindungi Masa Depan Anak”, menegaskan bahwa mereka menginginkan solusi yang berpihak pada dialog dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Kasus MBG di Bangkalan Dua Kali Ditemukan Berulat, Wabup Laporkan ke BGN, Satgas Janjikan Pembinaan
Dukungan dari Berbagai Kalangan
Selain para ibu, sejumlah aktivis lingkungan, mahasiswa, dan seniman lokal turut hadir memberi dukungan. Musik akustik dan pembacaan puisi menambah nuansa damai namun tegas. Aksi ini juga mendapat perhatian publik melalui media sosial, dengan tagar #StopMBGMiliteristik yang sempat ramai di linimasa.
Tuntutan dan Harapan
Dalam pernyataan bersama, para peserta mendesak pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk:
1. Menghentikan kebijakan dan operasi yang dianggap bernuansa militeristik.
2. Mengedepankan dialog partisipatif dalam menangani konflik sosial atau lingkungan.
3. Menjamin hak warga untuk berekspresi dan berkumpul tanpa intimidasi.
Mereka menegaskan aksi akan terus berlanjut jika tidak ada langkah nyata dari pihak berwenang. “Kami hanya ingin anak-anak kami tumbuh dalam suasana aman, bukan dalam bayang-bayang kekerasan,” kata salah seorang ibu.
