Retoria.id – Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, melontarkan kritik keras terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang tidak mengalokasikan anggaran hibah untuk pondok pesantren dalam APBD Perubahan Tahun 2025.
Ia menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan langkah pemerintah pusat yang justru memberikan dukungan penuh terhadap pesantren melalui regulasi nasional.
“Ini satu kesalahan besar. Pemerintah pusat mendukung pondok pesantren dengan Undang-Undang Pesantren. Tapi di Jawa Barat malah muncul kebijakan yang menyimpang, tidak sejalan dengan arah nasional,” ujar Ma’ruf Amin di hadapan awak media usai menghadiri Halaqoh Transformasi untuk Kebangkitan Pondok Pesantren di Sukabumi, Kamis (14/8/2025).
Ma’ruf juga menyoroti pentingnya peran pondok pesantren dalam perjalanan sejarah bangsa, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga pembentukan karakter masyarakat.
Baca Juga: Ma’ruf Amin Sebut Prabowo Patriot Bangsa, Prabowo Mengaku Terkes
Ia menilai keputusan tersebut lahir dari ketidakpahaman terhadap kontribusi besar pesantren bagi negara.
“Dia tidak tahu, pesantren memiliki peran besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak tokoh lahir dari pesantren, menjadi pemimpin, dan berkontribusi mengubah perilaku masyarakat. Anomali kebijakan ini harus dikoreksi,” tegas Ma’ruf.
Sementara itu, keputusan untuk menghapus anggaran hibah bagi pondok pesantren saat ini masih dalam pembahasan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD.
Gubernur Dedi Mulyadi memutuskan untuk tidak mengalokasikan bantuan tersebut dalam APBD Perubahan 2025. (*)
