Retoria.id – Isu dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh kembali mencuat dan menimbulkan gelombang perbincangan publik.
Proyek transportasi modern yang digadang menjadi simbol kemajuan infrastruktur di Indonesia itu kini justru diselimuti pertanyaan besar soal transparansi dan efisiensi anggaran.
Sebelumnya, kecurigaan bermula dari pernyataan Pengamat Ekonomi, Prof. Anthony Budiawan yang menilai ada ketidakwajaran dalam pembengkakan biaya proyek tersebut.
Dalam pandangannya, biaya yang melonjak tajam dari angka awal menjadi ratusan triliun rupiah menandakan ada persoalan serius yang patut diselidiki lebih lanjut.
“Harus diselidiki kenapa proyek ini bisa sampai dua kali lipat lebih tinggi dari yang di Cina,” kata Anthony dalam siniar Forum Keadilan di YouTube, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Di sisi lain, Anthony mengungkapkan keheranannya ketika Jepang sempat diikutsertakan dalam tender, namun kemudian mundur dengan alasan permintaan jaminan pemerintah.
Ia menduga keterlibatan Jepang sejak awal justru digunakan untuk menaikkan harga proyek agar terlihat wajar.
Terkini, sinyal itu pun menuai tanggapan luas dari berbagai pihak. Diskusi publik pun semakin memanas setelah pernyataan Anthony kembali dibahas dalam siniar Mahfud MD Official pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Dalam forum tersebut, eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut bahwa KPK tidak perlu menunggu laporan untuk memulai penyelidikan.
“Kalau melihat pernyataan Pak Anthony, ini mengatakan ada dugaan mark up. Dari sisi hukum itu perlu dipelajari, apakah betul seperti itu. Kalau pun ada, berarti perlu diselidiki,” ujar Mahfud MD.
“Tetapi menurut saya tidak perlu ada laporan, perlu dipastikan dulu agar KPK bekerja,” imbuhnya.
Selisih Bunga dan Pembengkakan Biaya
Dalam diskusi yang sama di kanal Mahfud MD Official, moderator Rizal Mustary sempat memaparkan rincian angka yang disebut mencurigakan.
Biaya proyek yang semula ditaksir sebesar 5,5 miliar dolar AS kini membengkak menjadi 7,22 miliar dolar AS atau sekitar 118 triliun rupiah.
“Hal itu menurut Pak Anthony perlu diselidiki. Ia juga menyinggung komponen bunga pinjaman, di mana versi Jepang hanya 0,1 persen per tahun, sementara China 2 persen per tahun atau 20 kali lipat lebih besar,” ujar Rizal.
Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa biaya tinggi bukan hanya berasal dari pembangunan fisik, melainkan juga dari faktor pembiayaan yang kurang efisien.
Seruan Pemeriksaan dan Transparansi
Menanggapi hal itu, Mahfud MD menegaskan perlunya keterlibatan KPK sebagai lembaga antirasuah di Indonesia.
Guru Besar Hukum Tata Negara itu pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera menelusuri dugaan adanya mark up tanpa harus menunggu laporan resmi.
“Saya rasa KPK perlu langsung turun tangan, tidak perlu menunggu laporan. Kalaupun perlu informasi, ya tinggal undang orang yang bersangkutan,” tegas Mahfud.
Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah DPR memiliki akses penuh terhadap kontrak kerja sama proyek tersebut. Transparansi menjadi hal yang ia anggap krusial agar publik mendapat kejelasan.
Pemeriksaan Terhadap Kontraktor
Di lain pihak, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio turut menyoroti aspek pertanggungjawaban pelaksana proyek.
Pambagio menilai langkah pertama yang bisa dilakukan KPK adalah memeriksa pihak kontraktor yang terlibat dalam konsorsium.
“Saya melihatnya, karena kontraktor yang mengerjakan, kalau KPK mau memeriksa, ya periksa kontraktornya,” ujar Pambagio dalam kesempatan yang sama.
“Kontraktornya kan berarti China dan lokal berdasarkan konsorsiumnya,” tukasnya. (*)
