Retoria.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan adanya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengendap di bank. Hal itu kini memunculkan ragam reaksi dari sejumlah kepala daerah.
Terkini, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menjadi salah satu yang paling vokal menanggapi data Kemenkeu usai menyebut adanya dana APBD Jabar Rp4,17 triliun yang tersimpan di perbankan.
Bahkan, Dedi datang langsung ke kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025, untuk memberikan klarifikasi dan laporan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Dedi menegaskan dana tersebut bukan simpanan, melainkan kas daerah yang terus digunakan untuk belanja pembangunan.
“Belanja modal untuk kepentingan pembangunan mengalami kenaikan hampir 1000 persen dibanding anggaran tahun lalu, padahal besaran anggarannya turun dari Rp37 triliun menjadi Rp31 triliun,” kata Dedi kepada awak media di Kemendagri, Jakarta, pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Dedi juga membantah data Kemenkeu yang menyebut dana Jawa Barat mencapai Rp4,1 triliun. Menurutnya, data Bank Indonesia per 15 Oktober menunjukkan hanya Rp2,6 triliun yang tersimpan sebagai kas aktif di Bank BJB.
“Itu pun bukan uang simpanan, tapi uang kas daerah yang setiap hari update ke Pak Mendagri,” imbuhnya.
Terkait hal itu, Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya memiliki data acuan berdasarkan laporan dari Bank Indonesia (BI).
Kemenkeu Tegaskan Data dari BI
Dalam kesempatan berbeda, Purbaya menanggapi langsung bantahan Dedi. Ia menegaskan data dana daerah di perbankan berasal dari sistem monitoring BI yang diperbarui secara rutin.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa saja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan perbankan setiap hari atau beberapa minggu sekali,” kata Purbaya kepada awak media di kantor pusat Kemenkeu, Jakarta, pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Menurut Purbaya, data itu mencatat jenis simpanan daerah seperti deposito dan giro dari masing-masing pemerintah daerah.
Menkeu menilai, lambatnya realisasi belanja daerah menjadi penyebab utama mengendapnya dana APBD.
“Realisasi belanja sampai triwulan ketiga tahun ini masih melambat, sehingga menambah simpanan uang pemda di bank hingga Rp234 triliun,” ujar Purbaya.
DKI Jakarta Yakin 1000 Persen
Di lain pihak, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sempat membenarkan data Kemenkeu yang mencatat dana DKI sebesar Rp14,6 triliun.
Pramono menyebut kondisi itu merupakan pola tahunan karena pembayaran kegiatan Pemprov biasanya meningkat pada akhir tahun.
“Itu betul 1000 persen, bukan 100 persen lagi,” kata Pramono kepada awak media di Jakarta, pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Pramono mencontohkan, pada akhir 2023 dana yang mengendap mencapai Rp16 triliun dan Rp18 triliun di tahun 2024.
Gubernur DKI Jakarta itu memastikan dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran proyek pada November dan Desember 2025.
“Tetapi memang pola pembayaran APBD Jakarta terjadi lonjakan di akhir tahun,” terang Pramono.
Sumatera Utara Bantah Dana Parkir di Bank
Selain DKI Jakarta, terdapat suara dari Sumatera Utara, hal itu disampaikan Gubernur Sumut, Bobby Nasution justru membantah data Menkeu yang menyebut dana Rp3,1 triliun parkir di bank.
Bobby menegaskan saldo rekening kas umum daerah milik Pemprov Sumut saat ini hanya Rp990 miliar di Bank Sumut.
“RKUD kita cuma satu di Bank Sumut, saldonya sebesar Rp990 miliar,” ujar Bobby kepada awak media di Medan, Selasa, 21 Oktober 2025.
Bobby mengatakan akan menelusuri kemungkinan salah input data yang membuat angka versi pusat berbeda.
Gubernur Sumut itu menambahkan, dana tersebut akan segera diserap untuk membayar proyek yang telah selesai dikerjakan.
“Yang sudah selesai segera kami bayarkan,” tambah Bobby.
Daerah Lain yang Masuk Daftar Kemenkeu
Dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kemendagri, pada Senin, 20 Oktober 2025, Purbaya sempat menegaskan pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran dengan cepat dan berharap dana itu segera digunakan untuk kepentingan publik.
“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat, untuk memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” kata Purbaya.
Adapun daftar 15 daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan dana mengendap tertinggi di bank yang dirilis Kemenkeu, mulai dari DKI Jakarta Rp14,6 triliun hingga Jawa Tengah Rp1,9 triliun. Berikut di antaranya:
1. DKI Jakarta Rp 14,6 triliun
2. Jawa Timur Rp 6,8 triliun
3. Kota Banjar Baru Rp 5,1 triliun
4. Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun
5. Jawa Barat Rp 4,1 triliun
6. Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun
7. Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun
8. Sumatera Utara Rp 3,1 triliun
9. Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun
10. Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun
11. Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun
12. Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun
13. Bangka Belitung Rp 2,10 triliun
14. Jawa Tengah Rp 1,9 triliun
15. Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun. (*)
