Retoria.id — CEO Promedia, Agus Sulistriyono, menilai Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) bukan sekadar proyek sosial, melainkan motor penggerak ekonomi rakyat.
Dengan pendekatan yang tepat, kata dia, MBG bisa menciptakan efek domino berupa pembukaan lapangan kerja, penyerapan bahan baku dari daerah, dan perputaran uang yang besar di tingkat lokal.
“Kalau sistemnya dibenahi dan pelaksanaannya transparan, program ini bisa menggerakkan ekonomi rakyat sampai ke desa-desa. Uang negara akan berputar di daerah, petani, nelayan, dan UMKM akan hidup,” kata Sulis dalam perbincangan di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Baca Juga: Pemkab Gunungkidul Alihkan Anggaran MBG Rp12 Miliar ke Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Sulis menjelaskan, ketika tata kelola MBG semakin sempurna, dampaknya tidak hanya pada gizi anak sekolah, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau ini dijalankan serius, pertumbuhan ekonomi 6 hingga 8 persen seperti target Presiden Prabowo bukan hal mustahil,” katanya.
Ia juga menilai bahwa keberhasilan MBG harus dilihat sebagai proses bertahap. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka anggaran program dapat ditingkatkan untuk memperbaiki kandungan gizi secara ideal.
“Program ini akan berevolusi seiring ekonomi membaik. Yang penting, tata kelolanya harus terus diperbaiki dan terbuka terhadap masukan,” ujar jurnalis senior ini.
Namun, Agus mengingatkan agar pengurus MBG dan pihak terkait tidak alergi terhadap evaluasi dan improvisasi tata kelola. Ia menyoroti munculnya isu miring tentang praktik “komisi sana-sini” yang dinilai bisa mencederai tujuan program.
Baca Juga: Hasil Lab Terungkap: Eks Direktur WHO Beberkan Sumber Keracunan di MBG
“Isu seperti itu harus dibersihkan. Jangan sampai ada oknum ‘tukang olah proyek’ yang merusak program unggulan Presiden,” tegasnya.
Sulis menegaskan, Presiden Prabowo sudah menggagas program yang baik, visioner, dan berdampak luas. Tantangannya kini, kata dia, memastikan para pelaksana di lapangan memiliki integritas dan semangat yang sama.
“Presiden sudah kasih arah besar. Sekarang tinggal bagaimana pelaksananya tidak mengubah arah menjadi proyek pribadi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Jaringan Pemred Promedia Sunardi Panjaitan menilai kritik semacam ini wajar dan konstruktif.
Menurutnya, sejumlah daerah masih menunjukkan pola pengadaan bahan pangan yang terlalu tersentralisasi pada pemasok besar.
“Idealnya, produsen lokal harus dilibatkan lebih luas agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat daerah,” kata Sunardi.
BGN sendiri menegaskan bahwa proporsi bahan pangan lokal, termasuk susu segar dan produk pertanian desa, terus ditingkatkan dalam pelaksanaan MBG.
Program ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk gizi nasional sekaligus pertumbuhan ekonomi rakyat yang berkeadilan.
