Retoria.id – Kadang saya merasa hidup di Indonesia ini sungguh absurd. Bayangkan, kita punya uang tunai dalam jumlah yang cukup untuk membeli secangkir kopi atau sepotong roti. Tapi kasir menolak rupiah kita sebagai alat pembayaran yang sah di negeri ini.
“Maaf, kami hanya menerima pembayaran non tunai. Silakan pakai kartu debit, kartu kredit, atau qris. Silakan scan barcode ini,” kata kasir dengan wajah nyaris tanpa ekspresi. .
Maka saya bisa membayangkan perasaan nenek dalam video yang viral itu. Ia memakai baju sederhana, berdiri di dekat etalase roti sebuah gerai kecil. Tangannya menggenggam uang, masih kaku, masih sah, masih bergambar pahlawan. Ia menunjuk roti, yang mungkin nanti akan ia makan dengan teh panas sore hari.
Kasir tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara datar yang sudah sering diucapkan, “Maaf, Bu. Di sini hanya terima QRIS atau dompet digital.”
Nenek itu terdiam. Wajahnya bukan marah, bukan juga memohon. Lebih ke bingung yang sudah sering dialami tapi belum pernah benar-benar diterima.
Ia menoleh ke uang di tangannya, seperti memastikan apakah benda itu telah berubah status menjadi tidak diakui negara. Lalu ia melangkah pergi. Lalu seorang pemuda membuat video kejadian yang kemudian viral itu.
Baca Juga: Ibu di Aceh Tamiang Bertahan 3 Hari Tanpa Air Sebelum Bantuan Tiba: Sedihnya Luar Biasa
Kalau ini sinetron, mungkin akan ada musik sendu. Tapi ini Indonesia. Adegan seperti ini tidak cukup dramatis untuk jadi berita utama. Padahal di situlah konflik besar sering bersembunyi: di transaksi kecil, di uang receh, di rasa malu orang tua yang tak paham aplikasi tapi juga tak ingin merepotkan.
Kita semua barangkali sudah cukup paham alasan para pemilik usaha memberlakukan aturan demikian. Mereka lelah dengan kasir yang “kurang jujur”, dengan uang palsu, dengan salah hitung kembalian, dengan laporan keuangan yang bocor di sana-sini.
Pembayaran digital menawarkan ketertiban. Semua tercatat. Semua rapi. Tidak ada kembalian kurang seribu yang hilang entah ke mana.
Di atas kertas, ini indah. Di slide presentasi, ini masa depan. Di lapangan, ini sering jadi tembok.
Pemilik usaha berdalih, dan saya tidak sepenuhnya menyalahkan mereka. “Ini demi efisiensi,” kata mereka. “Demi keamanan.” “Demi transparansi.”
Semua kata yang kalau dikumpulkan bisa jadi judul seminar berbayar dengan coffee break mewah. Tapi entah mengapa, dalam semua alasan itu, konsumen tertentu seolah tidak ikut dihitung. Terutama para orang tua.
Baca Juga: Bertaruh Nyawa demi Sembako, Perjuangan Ibu di Tapanuli Tengah Jalan Kaki 9 Jam Tembus Sisa Banjir
Generasi yang hidupnya sudah cukup rumit sebelum harus memindai kotak hitam bernama QR code. Mereka yang masih percaya bahwa uang adalah sesuatu yang bisa dipegang, dilipat, disimpan di saku. Bukan sesuatu yang butuh sinyal, baterai, dan update aplikasi.
Saya sering mendengar kalimat ini dari mereka, “Uangnya ada, tapi nggak bisa bayar.”
Ini kalimat yang absurd sekaligus menyedihkan. Karena di negeri ini, uang seharusnya memudahkan, bukan malah mempermalukan.
Ironisnya, aturan negara sebenarnya jelas. Bank Indonesia sudah berkali-kali menegaskan bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Sah. Bukan opsional. Bukan cadangan. Bukan sekadar kenang-kenangan. Tapi di banyak gerai kecil dan menengah, rupiah dalam bentuk fisik mulai diperlakukan seperti tamu tak diundang.
Kita sedang hidup di masa ketika legalitas kalah oleh kenyamanan sistem. Ketika “aturan negara” sering kalah oleh “kebijakan internal outlet”. Ketika tulisan kecil di pintu kaca lebih berkuasa daripada undang-undang yang dibahas bertahun-tahun.
Di sinilah dilema itu mengeras.
Di satu sisi, negara mendorong transformasi digital. Inklusi keuangan. Sistem pembayaran modern. Semua itu penting. Tidak ada yang menolak kemajuan. Saya sendiri pakai QRIS, kadang. Tapi di sisi lain, kita juga hidup di negara dengan kesenjangan literasi digital yang nyata. Bukan cuma antara kota dan desa, tapi antara anak dan orang tuanya sendiri.
Lucunya, kita sering bicara inklusi dengan cara yang eksklusif.
“Semua orang bisa belajar,” kata kita, sambil lupa bahwa belajar butuh waktu, butuh pendampingan, dan butuh rasa aman. Bagi sebagian orang tua, salah pencet tombol saja bisa terasa seperti bencana kecil. Takut uangnya hilang. Takut salah transfer. Takut dimarahi anaknya karena “kok sih nggak bisa-bisa”.
Dan ketika mereka memilih bertahan dengan uang tunai, sistem malah menutup pintu.
Saya membayangkan nenek tadi pulang ke rumah, mungkin mengeluh pelan, “Sekarang beli roti saja susah.” Bukan karena roti mahal, tapi karena dunia bergerak terlalu cepat tanpa menoleh ke belakang.
Yang lebih pahit, banyak dari kita menganggap ini wajar. “Ya harus ikut zaman.” Kalimat yang sering diucapkan oleh orang yang tidak pernah ditolak membeli roti karena metode pembayaran. Kalimat yang terdengar progresif, tapi diam-diam kejam.
Transformasi digital sering kita rayakan sebagai kemajuan moral, padahal ia seharusnya cuma alat. Alat untuk memudahkan manusia. Bukan alat untuk menyeleksi siapa yang layak dilayani.
Saya tidak sedang membela kemalasan belajar teknologi. Tapi saya curiga, kita terlalu cepat menyalahkan individu, dan terlalu jarang mengkritik sistem. Kita bilang nenek itu gaptek, tapi jarang bertanya, apakah sistem kita ramah pada manusia yang menua.
Kita memuja efisiensi, tapi lupa empati.
Dalam banyak diskusi kebijakan, manusia sering direduksi jadi pengguna. User. Konsumen. Data. Padahal manusia juga punya keterbatasan, rasa malu, dan martabat. Nenek itu bukan “user yang gagal beradaptasi”. Ia warga negara yang membawa alat pembayaran sah, lalu ditolak oleh dunia yang katanya inklusif.
Humor pahitnya begini. Negara ini masih ribut soal uang receh di pasar swalayan yang ditukar permen, tapi di warung roti kecil, uang resmi negara bisa ditolak dengan santai. Tidak ada sirene. Tidak ada razia. Tidak ada peringatan keras. Yang ada hanya tulisan kecil: “Cashless Only.”
Tulisan itu terdengar modern, tapi bagi sebagian orang, artinya sederhana: “Bukan untuk kamu.”
Sebagai orang tua yang kadang juga hanya bawa uang cash karena malas top up dan lupa PIN, saya paham betul rasa canggung itu. Rasa berdiri di depan kasir sambil berharap ada keajaiban. Atau ada kasir baik hati yang bilang, “Tidak apa-apa, Pak, bayar tunai saja.”
Kadang ada. Kadang tidak. Dan hidup orang kecil sering ditentukan oleh kebetulan sekecil itu.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti melihat isu ini sebagai pertarungan antara masa lalu dan masa depan. Ini bukan soal menolak digital atau memuja cash. Ini soal pilihan. Soal memberi ruang bagi manusia dengan ritme hidup yang berbeda.
Solusinya sebenarnya tidak serumit jargon. Terima dua-duanya. Digital iya. Tunai juga iya. Edukasi jalan. Pendampingan ada. Bukan pemaksaan diam-diam lewat papan pengumuman.
Karena kalau transformasi hanya dinikmati oleh yang sudah siap, itu bukan transformasi. Itu seleksi alam versi aplikasi.
Dan kalau suatu hari nanti saya sendiri berdiri di depan kasir, rambut sudah lebih putih, tangan gemetar memegang uang kertas, lalu ditolak karena tidak punya QR, saya harap masih ada manusia di balik mesin kasir itu. Bukan sekadar sistem yang rapi, tapi dingin. (*)
