Retoria.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya dalam beberapa kesempatan membeberkan kekuatan pemerintahan orde baru tepatnya di masa Presiden Soeharto fakta memperlihatkan era Soeharto bertahan selama 32 tahun menurutnya karena berkat menjaga inflasi.
Purbaya mengingatkan bahwa menjaga inflasi adalah hal penting karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Selain menjaga daya beli masyarakat, Purbaya menyebut inflasi juga menjadi pertahanan stabilitas sosial dan politik.
Menkeu Purbaya menyebut salah satu rahasia kepemimpinan panjang Soeharto, salah satunya karena mampu menjaga stabilitas harga, terutama harga beras.
“Harga beras stabil, yang lain akan ikut harga beras. Jadi, inflasi ini amat penting sekali juga untuk meningkatkan popularitas pimpinan daerah,” kata Menkeu Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat pada Senin, 20 Oktober 2025.
“Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti kalau ada Pemilu nggak kepilih lagi. Kalau Bapak, Ibu bisa ngendaliin harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain, perut masih jadi alat politik utama di Indonesia” lanjutnya.
Pembentukan Tim Pengendali Inflasi di Pusat dan Daerah
Purbaya lantas membeberkan alasan pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) yang bertugas untuk mengendalikan laju inflasi.
“Waktu itu bank sentral sentral sama pemerintahan terpisah, bunga dikendalikan sesuai dengan inflasi atau bunga untuk mengendalikan inflasi. Biasanya bunga berapa persen di atas inflasi,” jelasnya.
Baca Juga: Mahfud MD Soroti Sikap KPK Soal Proyek Whoosh: “Aneh, Harusnya Langsung Selidiki”
Jadi, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yang dimiliki Indonesia ditargetkan untuk mengendalikan inflasi serendah mungkin agar bunga turun di level rendah.
“Cara kita mengendalikan bank sentral adalah mengendalikan inflasi. Kalau inflasi terus 2,5 persen, BI harus dipaksa turunkan bunga acuan ke 3,5 persen dan bunga pinjaman turun ke 7 persen,” ujar mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu.
“Kalau itu terjadi, maka ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi atau paling nggak bisa bersaing dengan negara lain,” imbuhnya.
Menurut Purbaya, saat ini tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tak hanya menahan inflasi tetap rendah, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan.
Catatan Inflasi di Indonesia saat Orde Baru
Presiden Soeharto menjadi pemimpin negara terlama yang menduduki jabatannya selama 32 tahun, mulai tahun 1966 hingga 1998.
Selama 32 tahun itu, gejolak ekonomi pun menghampiri Indonesia dengan inflasi tinggi yang kemudian dapat diredam oleh pemerintah.
Inflasi di Indonesia bahkan mencapai hiperinflasi di tahun 1966 dengan kenaikan 635 persen, imbas dari kenaikan di akhir kepemimpinan Soekarno.
Hiperinflasi tersebut kemudian diatasi dengan kebijakan-kebijakan dari Menteri Keuangan saat itu, Fransiscus Xaverius Seda yang menjabat pada 1966-1968 dan berhasil menurunkannya ke 112 persen.
Balancing model anggaran penerimaan dan belanja negara didorong oleh pemerintah untuk ‘melawan’ kebijakan sebelumnya yang banyak mencetak uang.
Dengan kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I yang mendorong swasembada, pada tahun 1970 pertumbuhan ekonomi berada di angka 10,92 persen.
Sementara inflasi naik lagi hingga 47 persen di sekitar tahun 1973-1974 karena banyaknya uang yang beredar usai kran kredit perbankan dibuka, namun di tahun 1974–1975 inflasi berhasil diturunkan dengan kebijakan stabilisasi ekonomi ke 21 persen. (*)
