Retoria.id – Sebagai salah satu destinasi utama wisata di Indonesia, banjir di Bali menjadi sorotan hingga beberapa pejabat negara termasuk Presiden Prabowo yang temui langsung korban banjir.
Selain Presiden, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq juga mengunjungi Bali dan membeberkan beberapa alasan banjir bisa terjadi.
Hanif mengatakan bahwa tata lingkungan yang dimiliki Bali belum berfungsi dengan baik sehingga perlu perhatian lebih tanpa meninggalkan sisi pariwisatanya.
“Konversi lahan-lahan pertanian dan hutan wajib dihindari sebisa-bisanya,” ujar Hanif kepada awak media di Tabanan, Bali pada Sabtu, 13 September 2025.
“Perlu langkah-langkah inovasi dalam rangka tetap mengembangkan dunia wisata yang semakin kuat di Bali dan kokoh,” imbuhnya.
Baca Juga: Bali Kehilangan 1.000 Hektar Lahan Produktif per Tahun Akibat Pariwisata, Sistem Subak Terancam
Salah satu upaya lainnya, pemerintah akan melakukan mitigasi dan memberikan arahan kajian lingkungan strategis yang harus menjadi rujukan pemerintah Bali dan di bawahnya.
Proses hukum, menurut Hanif, jika diperlukan juga akan dilakukan ketika ada pihak-pihak yang melanggar aturan terkait lingkungan.
“Nanti kami tetap dalami, ada hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kami akan tegakkan hukum,” paparnya.
“Kami sudah menyampaikan kepada Bapak Gubernur kalau memang diperlukan, kami akan turun untuk melakukan penegakan hukum maupun penguatan tata lingkungan itu,” sambungnya.
Politikus dari PAN itu juga menambahkan bahwa ada timbulan sampah yang menyumbat daerah drainase di sisi hilir.
Baca Juga: Prabowo Tengok dan Kunjungi Rumah Para Warga di Lokasi Banjir Bali
Sebagai informasi, Bali dilanda banjir pada Rabu, 10 September 2025 lalu setelah hujan sejak Selasa pagi dan disertai dengan tanah longsor di beberapa daerah, seperti Kota Denpasar, Jembrana, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Karangasem, dan Badung.
Sampai Jumat, 12 September 2025, menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, ada 17 orang yang meninggal dunia.
Bali kini ditetapkan dalam status tanggap darurat sampai 17 September 2025 mendatang.
