Retoria.id – Di balik keindahan pariwisata Bali, ancaman serius tengah mengintai: sekitar 1.000 hektar lahan pertanian produktif setiap tahun berubah menjadi vila, hotel, dan properti wisata. Fenomena ini bukan hanya menekan sektor pertanian, tetapi juga mengancam warisan budaya dunia berupa sistem irigasi tradisional subak.
Lahan Sawah Tergusur Demi Vila
Data terbaru menunjukkan, pertumbuhan pesat industri pariwisata telah mendorong alih fungsi lahan dalam skala besar. Di kawasan seperti Canggu, Ubud, hingga Kuta Utara, sawah hijau yang dulu menjadi lumbung pangan kini berganti menjadi deretan vila mewah dan kafe.
“Permintaan akomodasi pariwisata yang terus naik membuat harga tanah melambung. Petani tergoda menjual lahan karena hasil pertanian tak sebanding,” ujar seorang pengamat lingkungan di Bali.
Dampak Lingkungan dan Budaya
Alih fungsi lahan memicu dampak berantai:
- Risiko Banjir: Hilangnya area resapan air memperbesar ancaman banjir bandang seperti yang baru-baru ini melanda beberapa kabupaten.
- Krisis Pangan Lokal: Produksi beras menurun, meningkatkan ketergantungan pada pasokan luar Bali.
- Subak Terancam: Sistem irigasi tradisional subak—yang diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia—mengalami penyusutan area dan kesulitan menjaga keseimbangan aliran air.
Baca Juga: Gubernur Bali Larang Alih Fungsi Lahan Produktif Mulai 2025
Respon Pemerintah
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa mulai 2025, pemerintah provinsi akan melarang alih fungsi lahan produktif. Kebijakan ini meliputi pengawasan ketat izin pembangunan dan sanksi bagi pengembang yang melanggar.
“Bali tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai pulau yang harmonis dengan alam. Lahan pertanian dan subak adalah penopang kehidupan masyarakat,” kata Koster dalam pernyataannya.
Tantangan Implementasi
Meski kebijakan larangan sudah diumumkan, tantangan di lapangan tetap besar. Tekanan ekonomi dari sektor pariwisata, meningkatnya kebutuhan perumahan, serta nilai jual tanah yang tinggi membuat banyak petani kesulitan menolak tawaran pengembang.
Aktivis lingkungan mendesak agar pemerintah menyediakan insentif bagi petani, seperti subsidi atau jaminan harga hasil panen, agar mereka tetap bertahan mengelola sawah.
Alih fungsi lahan di Bali menjadi peringatan bahwa pertumbuhan pariwisata tanpa kendali dapat mengorbankan pangan, budaya, dan lingkungan. Menjaga keseimbangan antara pariwisata dan kelestarian lahan produktif adalah kunci agar Bali tidak kehilangan jati dirinya sebagai Pulau Dewata yang harmonis dengan alam.
