Retoria.id – Pemerintah menegaskan penindakan hukum tanpa kompromi terhadap dugaan aktivitas tambang ilegal di sekitar Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.
Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diteruskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengatakan Presiden memberikan instruksi khusus agar semua regulasi ditegakkan secara menyeluruh, terutama terkait aktivitas tambang ilegal.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan,” kata Bahlil kepada wartawan pada Rabu, 26 November 2025.
Ketum Partai Golkar itu menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, tanpa perlakuan khusus terhadap pihak mana pun.
“Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar,” imbuhnya.
Instruksi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas sektor pertambangan, termasuk di area yang berdekatan dengan fasilitas strategis seperti bandara.
Komitmen Pemerintah Tindak Tambang Ilegal
Bahlil menekankan bahwa seluruh bentuk aktivitas pertambangan tanpa izin resmi akan diproses secara hukum.
Menteri ESDM itu menyebut bahwa penindakan berlaku bagi siapa pun yang menambang di luar kawasan berizin.
“Siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH ataupun menambang di areal yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya tetap akan diproses secara hukum,” tutur Bahlil.
Menurutnya, arahan dari Presiden Prabowo memperkuat mandat bagi kementeriannya untuk menindak tegas praktik-praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara.
Baca Juga: Duka di Sumut: 4 Kabupaten Diterjang Banjir-Longsor Bersamaan, Ribuan Rumah Terdampak
Batas Kewenangan di Kawasan Bandara IMIP
Meski demikian, Bahlil menjelaskan bahwa pengamanan dan pengaturan kawasan bandara bukan berada dalam kewenangan Kementerian ESDM.
Pengelolaan area bandara, termasuk Bandara IMIP, berada dalam tanggung jawab kementerian teknis lainnya.
“Di bandara itu kan adalah ada kementerian teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya,” jelas Bahlil.
Pria yang juga pernah mejabat sebagai Menteri Investasi itu menambahkan bahwa Kementerian ESDM hanya berwenang dalam aspek pertambangan, termasuk rekomendasi teknis pada sektor hilir.
“Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya,” lanjutnya.
“Tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara itu merupakan kewenangan daripada Menteri Teknis,” pungkasnya.
Pemerintah Pastikan Ketertiban di Kawasan Industri Morowali
Menurut Bahlil, arahan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara tidak akan memberikan ruang bagi praktik ilegal yang mengganggu ketertiban di kawasan industri strategis nasional.
IMIP merupakan salah satu pusat industri dan logistik terbesar di Indonesia, sehingga penertiban aktivitas di sekitarnya menjadi prioritas.
Dengan ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran, Bahlil berharap seluruh aktivitas ekonomi di kawasan Morowali dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.
Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi antar-kementerian agar pengawasan di area vital seperti bandara dapat berjalan efektif dan menyeluruh. (*)
