Retoria.id – Sebagian publik di Tanah Air tengah ramai menyoroti terkait kebijakan work from home (WFH) yang diimbau pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta.
Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan melaksanakan kebijakan WFH tersebut bagi ASN setelah Lebaran 2026.
Airlangga juga menyebut, nantinya akan ada imbauan pula bagi karyawan swasta.
Terkait skemanya, Menko Perekonomian menuturkan pihaknya masih akan merinci aturan WFH, hingga pelaksanaannya yang dilakukan dalam waktu dekat.
“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah lebaran kita akan berlakukan,” ujar Airlangga di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Berkaca dari hal itu, kebijakan WFH sejatinya sudah mulai diterapkan negara-negara di Asia Tenggara, seperti Singapura.
Krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah mulai memengaruhi kebijakan ketenagakerjaan dan penghematan energi di berbagai negara.
Seiring lonjakan harga minyak dunia dan gangguan pasokan, kerja jarak jauh dinilai kembali dipertimbangkan sebagai instrumen untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), termasuk di Indonesia.
Lantas, apa sebenarnya konflik yang melibatkan Iran dan negara-negara Barat hingga akhirnya memicu tekanan baru pada pasar energi global? Mari ulas bersama.
Hemat BBM Tanpa Hentikan Kegiatan Bisnis
Berdasarkan laporan Fortune, risis bahan bakar akibat konflik geopolitik telah mendorong pemerintah dan perusahaan di berbagai belahan dunia mengaktifkan kembali pengaturan kerja fleksibel.
Langkah ini dinilai sebagai cara cepat untuk mengurangi konsumsi energi transportasi tanpa menghentikan kegiatan bisnis secara total.
Fortune melaporkan, setidaknya harga bensin di Amerika Serikat (AS) telah melonjak hampir 11 persen sejak 2024 lalu.
Hal itu, disebabkan karena konflik AS-Israel dengan Iran yang telah mempersempit Selat Hormuz, yang merupakan jalur air sempit yang dilalui sekitar 20 persen minyak dan gas alam cair dunia setiap hari.
Sementara Qatar, yang memproduksi 20 persen Liquified Natural Gas (LNG) global, telah menghentikan produksi sepenuhnya.
“Bagi sebagian besar warga Amerika, naluri pertama adalah menyaksikan angka di SPBU naik dan merasa tidak berdaya,” ungkap Fortune dalam artikelnya yang tayang pada 15 Maret 2026.
“Tetapi bagi orang-orang di atas 65 tahun (kelahiran 1960-an), momen saat ini membawa jenis ketakutan yang berbeda,” sambungnya.
Menurut catatan sejarah, hal ini terkait dengan krisis energi global yang pernah terjadi di 1970-an.
Negara Arab Embargo AS usai Perang Yom Kippur
Dalam laporan yang sama, pada Oktober 1973, negara-negara Arab anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) mengumumkan embargo terhadap AS.
Hal tersebut, dinilai sebagai balasan atas dukungan militer terhadap Israel selama Perang Yom Kippur pada tahun yang sama.
“Saat itu, mereka tidak hanya menaikkan harga tetapi mereka juga mengurangi pasokan energi,” tulis Fortune.
Bagi yang belum tahu, Perang Yom Kippur (6-25 Oktober 1973) adalah konflik bersenjata antara Israel dan koalisi negara Arab (Mesir dan Suriah) yang terjadi pada hari suci Yahudi Yom Kippur dan bulan Ramadhan.
Perang ini, yang juga dikenal sebagai Perang Oktober atau Perang Ramadan, bertujuan merebut kembali wilayah yang diduduki Israel dalam Perang 6 hari di tahun 1967 silam.
“Dalam beberapa minggu, harga bensin di SPBU melonjak 40 persen hanya dalam 1 bulan,” ungkap Fortune.
“Pada pertengahan 1974, harga efektif telah meningkat 3 kali lipat, dan ketersediaan bahan bakar runtuh (pada masa itu),” tambahnya.
Kini, ketegangan di Timur Tengah berdampak langsung pada perdagangan energi global.
Selat Hormuz di Iran: Jalur Minyak Mentah
Risiko gangguan di jalur vital seperti Selat Hormuz di Iran, dinilai telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kelancaran distribusi minyak mentah.
Lonjakan harga minyak menjadi konsekuensi dari ketidakpastian tersebut.
Di sisi lain, harga minyak mentah meningkat signifikan sejak konflik memanas, memicu tekanan biaya pada sektor transportasi, industri, dan rumah tangga.
Pada beberapa negara, pemerintah mulai mengambil langkah penghematan energi.
Hal itu termasuk membatasi perjalanan dinas, mengurangi jam kerja kantor, hingga mendorong pekerja untuk bekerja dari rumah. (*)
