Retoria.id – Badan Gizi Nasional (BGN) berada di bawah bayang-bayang penarikan anggaran oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) diawasi oleh Menkeu Purbaya karena penyerapan anggarannya yang kecil.
Mengenai penyerapan anggaran MBG, Kepala BGN, Dadan Hindayana membeberkan perhitungan proyeksi anggarannya hingga pertengahan November.
Dadan menyatakan bahwa penyerapan anggaran berkaitan dengan jumlah penerima manfaat yang berhasil dilayani oleh program MBG.
Selanjutnya, banyaknya jumlah penerima manfaat juga sejalan dengan banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berdiri.
Penyerapan Anggaran pada SPPG
Dadan menjelaskan bahwa satu SPPG, bisa menyerap anggaran Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan.
Baca Juga: Prabowo Ungkap MBG di Forum Forbes: Nutrisi Anak, Investasi Masa Depan Bangsa
“Siang ini saya baru dapat laporan, tadi saya menyampaikan 11.918 SPPG, barusan ada laporan 12.000, jadi tambah 100 (SPPG),” kata Dadan di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan pada Kamis, 16 Oktober 2025.
“Artinya, sudah bertambah Rp100 miliar untuk nyerap anggaran. Jadi, kita prediksi dengan 12 ribu (SPPG) dalam 10 hari ke depan akan menyerap Rp6 triliun karena penyerapan kita per periode 10 sampai 12 hari,” paparnya.
Target Penyerapan Anggaran Oktober 2025 hingga Pertengahan November 2025
Untuk penyerapan anggaran sampai Oktober 2025, Dadan memproyeksikan akan menjadi Rp33 triliun.
“12 ribu (SPPG) itu Rp6 triliun, jadi Rp27 triliun ditambah Rp6 triliun itu Rp33 triliun di akhir Oktober,” ucapnya.
“Di November, tanggal 15 itu kemungkinan akan membentuk 15 ribu SPPG, sehingga pertengahan pertama November itu kita akan menyerap Rp7,5 triliun,” tambahnya.
Penyerapan anggaran, kata Dadan jika terus konsisten dengan angka yang sama sampai akhir tahun 2025, maka dalam 2 bulan, pelaksanaan MBG bisa menyerap dana sekitar Rp30 triliun.
Baca Juga: CEO Promedia: Oknum Tukang Olah Proyek MBG Harus Dibersihkan, Jangan Rusak Program Unggulan Presiden
“Jadi, penyerapan di Badan Gizi Nasional mudah dihitung dan selalu berkorelasi positif,” imbuhnya.
Dengan perhitungan tersebut, Dadan optimis MBG bisa menyerap Rp71 triliun yang merupakan pagu APBN 2025 yang dijatahkan kepada BGN.
Pengembalian Anggaran MBG oleh BGN: Proyeksi Dana Tak Terserap
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa alokasi dana APBN di MBG adalah Rp71 triliun dan dana standby Rp100 triliun.
“Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan dalam keterangannya kepada media pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Dadan juga membeberkan bahwa pemerintah menganggarkan MBG di tahun 2026 senilai Rp268 triliun dan membuatnya sebagai program dengan anggaran terbesar di Kabinet Merah Putih.
Dana cadangan MBG, kata Dadan akan disiapkan Rp67 triliun sehingga total pada tahun 2026, jatah APBN untuk mendukung program yang dimulai sejak 6 Januari 2025 itu mencapai Rp335 triliun.
Sementara itu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa anggaran yang dikembalikan oleh BGN sebesar Rp100 triliun dan merupakan bagian jatah anggaran tambahan.
Baca Juga: Polemik Program MBG: DPR Usulkan Uang Tunai, Istana Tetap Pilih Makanan Siap Santap
“Yang saya tahu dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul,” kata Menkeu Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu pada Selasa, 14 Oktober 2025.
“Jadi, sebetulnya uangnya belum ada, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada,” tandasnya.
Realisasi Penyerapan Anggaran MBG
Untuk realisasinya, Kemenkeu dalam konferensi pers APBNKita pada Selasa, 14 Oktober 2025 memaparkan bahwa anggaran yang terserap Rp20,6 triliun atau 29 persen per awal Oktober 2025.
Angka tersebut dari total anggaran Rp71 triliun yang dimiliki oleh BGN.
Penerima manfaat dengan dana tersebut adalah 31,2 juta dari target 82,9 juta orang.
Sementara dari sisi petugas pelaksana, menurut data dari BGN sudah ada 30 mitra dapur yang terdaftar namun masih 11.504 yang lolos verifikasi.
Sampai akhir tahun 2025, BGN menargetkan 25.400 SPPG yang berdiri di kawasan aglomerasi dan 6.000 SPPG lainnya di kawasan terpencil di Indonesia.(*)
