Retoria.id – Albania mencetak sejarah sebagai negara pertama yang menempatkan menteri berbasis kecerdasan buatan dalam kabinetnya.
Menteri digital ini bukan sekadar pengelola AI, melainkan entitas digital yang dibuat dari piksel dan kode, diberi nama Diela, yang berarti “sinar matahari” dalam bahasa Albania.
Tugas utamanya adalah mengawasi kontrak publik dan mewujudkan visi pemerintah agar tender publik di Albania sepenuhnya bebas korupsi.
Perdana Menteri Edi Rama sempat menyebut kemungkinan hadirnya menteri digital di masa depan, namun sedikit yang mengira hal itu akan terjadi secepat ini.
Diela kini menjadi figur penting di Albania, khususnya dalam pemberdayaan platform e-Albania, yang memberi warga akses digital ke hampir seluruh layanan pemerintah. Diela bahkan memiliki avatar berupa perempuan muda berpakaian tradisional Albania.
Baca Juga: iPhone 17 Terungkap Lebih Rentan Ketimbang Pesaing, Meski Baterai Meningkat
Sebagai entitas digital, Diela memiliki risiko minimal terhadap kebocoran informasi pemerintah. “Hasratnya akan kekuasaan hanya sebatas listrik yang dikonsumsinya,” ujar pejabat terkait. Tidak ada kemungkinan terlibat skandal, karena keberadaannya sepenuhnya programatik.
Isu korupsi menjadi alasan utama penunjukan Diela sebagai menteri pengadaan publik. Rama menegaskan, peran AI ini bertujuan menjadikan Albania negara dengan tender publik 100 persen bebas korupsi.
“Kami bekerja dengan tim hebat dari Albania dan internasional untuk memperkenalkan model AI pertama yang menyeluruh dalam pengadaan publik,” kata Rama kepada BBC.
Ia menambahkan, teknologi ini tidak hanya meniadakan potensi intervensi manusia, tetapi juga membuat proses lebih cepat, efisien, dan sepenuhnya akuntabel.
Sebelum penunjukan resmi, Diela sudah aktif di Albania sebagai asisten virtual, membimbing warga dalam proses pengurusan dokumen resmi.
Rama menyoroti bahwa AI ini telah membantu lebih dari satu juta aplikasi melalui e-Albania. Ia menekankan ambisinya jauh melampaui fungsi chatbot biasa, dengan tujuan menyaingi negara-negara maju yang masih menggunakan metode tradisional.
Tentu saja, keberadaan Diela memicu beragam tanggapan. Partai Demokrat menilai inisiatif ini “konyol” dan “inkonstitusional.”
Aneida Bajraktari Bicja, pendiri Balkans Capital, mencatat bahwa Rama kerap mencampuradukkan reformasi dengan simbolisme politik, namun ia menambahkan bahwa menteri AI dapat bermanfaat jika benar-benar diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.
Para pakar antikorupsi juga menyoroti potensi AI dalam menekan korupsi. Dr. Andi Hoxhaj, pakar Balkan Barat dari King’s College London, mengatakan: “AI masih baru, tetapi jika diprogram dengan tepat, saat pengajuan tender daring, Anda dapat menilai secara lebih akurat apakah perusahaan memenuhi syarat dan kriteria.”
Ia menambahkan, kemajuan Albania dalam negosiasi aksesi UE memberikan insentif kuat untuk memberantas korupsi. “Banyak yang dipertaruhkan. Jika Diela bisa menjadi mekanisme untuk mencapai tujuan itu, maka patut dicoba.”
Dengan langkah inovatif ini, Albania mencoba menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar gimmick, melainkan upaya nyata untuk memperkuat tata kelola publik dan mengurangi praktik korupsi. (*)
