Retoria.id – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau dikenal dengan nama Whoosh, kembali mencuat sebagai polemik besar dalam pembangunan nasional.
Di samping kebanggaan atas pencapaian kemajuan teknologi transportasi di Tanah Air, muncul pertanyaan tajam tentang siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas beban utang yang kini menghantui proyek Whoosh.
Sebelumnya, politisi Akbar Faizal menyoroti perhitungan ekonom Faisal Basri yang menilai masa balik modal proyek ini bisa mencapai lebih dari tiga dekade.
Dengan harga tiket yang terus mengalami penyesuaian, kereta cepat ini dinilai sulit memberi keuntungan nyata bagi negara.
“Katakanlah 33 tahun saja, itu sudah terlalu lama. Itu bukan lagi investasi,” ujar Akbar tegas dalam siniar YouTube Akbar Faizal Uncensored, pada Minggu, 19 Oktober 2025.
Terkait kasus ini, Akbar Faizal menyoroti adanya kontroversi soal sosok yang pertama kali mengubah arah proyek dari Jepang ke China.
Menjawab hal tersebut, pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Agus Pambagio mengurai lapisan persoalan yang selama ini tersembunyi di balik proyek ambisius di era Presiden ke-7, Joko Widodo.
“Tentu orang nomor satu republik ini, Pak Jokowi. Karena waktu itu (2014–2015) beliau presiden,” ucap Pambagio dalam kesempatan yang sama.
Pambagio lantas menjelaskan bahwa Jepang telah menawarkan skema bunga pinjaman 0,1 persen dengan sistem antar pemerintah, tetapi Presiden Jokowi kala itu disebut memilih untuk melanjutkan proyek melalui Kementerian BUMN yang kemudian menggandeng investor China.
Baca Juga: Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Peluang BUMN Dilebur ke Danantara
Skema Jepang vs China
Pambagio mengungkap, peralihan tersebut bermula ketika Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan menolak tawaran Jepang karena menilai proyek kereta cepat belum menjadi prioritas nasional.
Kendati demikian, keputusan itu justru membuka jalan bagi investor China untuk masuk.
“Presiden yang meminta Bu Rini (Soemarno) untuk meneruskan ke China karena Jonan tidak bersedia. Jadi Presiden sendiri yang mengubah dari Jepang ke China,” terang Pambagio.
Pilihan berpindah ke China membawa konsekuensi besar. Skema yang awalnya berupa pinjaman antar negara berubah menjadi model bisnis B2B atau business to business.
Dalam sistem ini, negara tidak diperbolehkan memberi subsidi langsung, namun beban bunga dan risiko finansial justru tetap menimpa keuangan negara.
Skema Bunga dan B2B yang Dinilai Bermasalah
Dalam kesempatan yang sama, pakar transportasi dan anggota tim asistensi awal proyek Whoosh, Harun Ar Rasyid membantah tudingan dirinya yang mengubah bunga proyek dari 0,1 persen menjadi 2 persen.
Baca Juga: Peran Strategis BUMN Memperkuat Ekosistem Industri Berkelanjutan di Indonesia
“Enggak, saya sudah bilang itu salah kalau dikatakan saya yang men-setup 0,1 persen ke 2 persen. Begitu China dimenangkan, ya mereka bikin kesepakatan sendiri,” ujar Harun dalam diskusi yang sama.
Menurutnya, keputusan pemerintah menggunakan skema B2B justru menjadi akar persoalan.
Harun melanjutkan, dalam sistem itu, investor asing ikut menanam modal hingga 40 persen, namun konsekuensinya negara tidak bisa mengatur pembiayaan sebagaimana proyek G2G.
“Memilih B2B inilah yang ngawur kalau menurut saya. Karena sekarang sebetulnya kereta cepat ini masih tahap awal, baru seperlima mimpi. Mimpi kita sampai Surabaya,” jelasnya.
Beban Lahan dan Subsidi Transportasi
Di sisi lain, Harun juga menyinggung persoalan lahan yang menjadi salah satu penyebab membengkaknya biaya proyek.
Harun menyebut, jika pada proyek jalan tol pembebasan lahan dibiayai negara, maka dalam proyek kereta cepat, biaya tersebut ditanggung oleh perusahaan pelaksana.
“Kalau jalan tol, tanahnya dibayar negara. Kalau kereta cepat, perusahaan yang bayar. Angkanya bisa 15 triliun. Harusnya ini bisa diatur ulang,” sebutnya.
Ia menambahkan, logika subsidi di sektor transportasi publik bukan hal baru. Pemerintah bahkan sudah mengeluarkan lebih dari 10 triliun rupiah per tahun untuk subsidi MRT, BRT, dan LRT di Jabodetabek yang melayani jutaan penumpang setiap hari.
Meski begitu, hal tersebut berbeda dengan kereta cepat yang menyasar kalangan menengah ke atas, proyek Whoosh menimbulkan dilema antara kebanggaan nasional dan efisiensi fiskal.
Pertanggungjawaban dan Transparansi
Berkaca dari kontroversi yang kini menjerat proyek Whoosh, hal itu menunjukkan perlunya kejelasan tanggung jawab atas keputusan politik di masa lalu yang kini dianggap membebani publik.
“Tidak adil bagi anak-anak bangsa ini, cucu-cucu kita, menanggung beban sebesar ini hanya karena dulu tidak ada yang berani bersuara,” terang Akbar Faizal.
Di sisi lain, kini akar persoalan Whoosh bukan semata pada utang atau bunga pinjaman, melainkan pada keputusan kebijakan dan model pembiayaan yang sejak awal dianggap tidak transparan.(*)
