Retoria.id – Nama Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal, tiba-tiba ramai diperbincangkan publik. Penyebabnya adalah pernyataan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap meremehkan profesi ahli gizi.
Menurutnya, kompetensi tersebut dapat diganti dengan pelatihan tiga bulan ditambah sertifikat. Sebuah pernyataan yang memberi kesan seolah profesi ahli gizi dapat diperoleh secara instan, layaknya lomba 17-an, bukan melalui pendidikan ilmiah dan disiplin etis.
Program MBG sendiri merupakan intervensi strategis negara dalam menangani isu kekurangan gizi dan kemiskinan jangka panjang. Keberhasilan program ini membutuhkan kepercayaan publik, standar profesional yang kuat, dan komunikasi pemerintah yang tepat. Karena itu, pernyataan yang muncul dari ruang publik dapat berdampak langsung terhadap legitimasi dan kualitas implementasi kebijakan.
Dalam kajian komunikasi, hal ini berkaitan dengan Communication Accommodation Theory: pejabat publik idealnya menyesuaikan cara berkomunikasi untuk menunjukkan penghargaan kepada audiens dan para pemangku kepentingan, bukan justru merendahkan profesi yang menjadi mitra teknis program.
Selain itu, Public Value Communication menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus memperkuat nilai publik. Pernyataan yang memicu kontroversi hanya memperlebar jarak antara pemerintah dan tenaga profesional yang sebenarnya ingin membantu.
Insiden ini bermula dari sebuah video yang beredar luas. Dalam rekaman tersebut, seorang ahli gizi muda menyampaikan kondisi lapangan: banyak posisi ahli gizi diisi oleh tenaga non-ahli, sanitasi kurang diperhatikan, dan perlunya kolaborasi dengan organisasi profesi. Masukan tersebut merupakan hal yang mendasar dalam dunia kesehatan masyarakat.
Namun sebelum penjelasannya selesai, ia dipotong oleh pernyataan sang pejabat bahwa ia “tidak suka anak muda arogan”. Di sinilah muncul paradoks: kritik konstruktif dinilai sebagai keangkuhan, sementara penyederhanaan profesi justru diposisikan sebagai bentuk kewenangan.
Dalam teori komunikasi publik, situasi semacam ini merupakan contoh authority fallacy, yaitu ketika seseorang menggunakan jabatan sebagai argumen, bukan data atau logika.
Padahal, program MBG justru memerlukan bukti ilmiah, standar metode, dan tenaga profesional terlatih. Anak-anak tidak menjadi sehat berkat otoritas administratif, tetapi melalui nutrisi dan sanitasi yang tepat.
Gagasan mengganti diksi “Ahli Gizi” menjadi “Pengawas Gizi” juga bukan sekadar permainan istilah. Dalam kebijakan publik, nomenklatur menentukan standar kompetensi dan kualitas pelaksana di lapangan. Menurunkan standar berarti menurunkan kualitas implementasi, dan pada akhirnya berdampak pada gizi dan perkembangan anak.
Baca Juga: Rizky Ridho Masuk Nominasi FIFA Puskas Award 2025, Ini Daftar Pesaing Globalnya
Literatur administrasi publik mengenal konsep competency trap dan deskilling: ketika institusi sengaja menurunkan syarat kompetensi, hasilnya bukan efisiensi, melainkan degradasi kualitas layanan. Dampaknya kembali menghantam masyarakat.
Dalam konteks MBG, pertanyaan sederhana pun muncul: jika negara ingin memutus rantai malnutrisi, mengapa kualitas profesional justru dipangkas? Untuk apa ada fakultas kesehatan masyarakat, program studi gizi, lembaga sertifikasi, dan kode etik?
Masalah utama sebenarnya bukan sekadar soal kapasitas teknis, melainkan cara komunikasi yang dipilih. Crisis Communication Theory oleh Coombs menegaskan bahwa salah satu bentuk komunikasi yang paling berisiko adalah attacking the accuser menyerang pihak yang menyampaikan masukan. Padahal, kritik adalah bagian dari proses pengawasan dan evaluasi kebijakan.
Jika pihak yang memberikan masukan justru ditegur, maka kebijakan publik akan berjalan tanpa koreksi, minim akurasi, dan rentan kegagalan. Fenomena seperti ini juga terkait dengan anti-intellectualism, yaitu kecenderungan meremehkan keahlian akademik demi kenyamanan politik.
Padahal, data dari WHO dan UNICEF menegaskan bahwa layanan gizi dan sanitasi harus ditangani tenaga profesional dengan standar ketat.
Konsekuensi kesalahan dalam program sebesar MBG sangat serius risiko gizi buruk, keracunan makanan, hingga kematian. Pelatihan tiga bulan tentu tidak sebanding dengan pendidikan akademik empat tahun ditambah praktik.
MBG merupakan salah satu strategi besar dalam pembangunan kualitas generasi mendatang. Namun komunikasi pejabat publik dapat menodai niat baik tersebut. Komunikasi bukan sekadar pilihan kata, melainkan fondasi persepsi, kepercayaan, dan efektivitas kebijakan.
Jika tenaga ahli justru dianggap sebagai lawan, maka kebijakan publik akan bergeser dari evidence-based menjadi ego-based. Dalam Public Communication Ethics, pejabat publik bukan hanya berbicara sebagai individu, tetapi sebagai representasi institusi. Setiap kalimat memiliki implikasi kebijakan.
Program sebesar MBG menuntut kerendahan hati, kemauan mendengar, dan penghargaan terhadap kompetensi profesional. Kritik adalah vitamin bagi kebijakan, bukan ancaman. Jika sertifikat pelatihan jangka pendek dianggap setara dengan profesi ahli gizi, maka degradasi kompetensi hanya tinggal menunggu waktu.
MBG adalah harapan besar bagi negeri ini. Fokus utamanya adalah memastikan anak Indonesia tumbuh sehat. Hal itu hanya dapat terwujud bila kualitas dijaga, keahlian dihormati, dan pola komunikasi pejabat mendukung terciptanya kolaborasi yang sehat antar pemangku kepentingan.
Negara sebesar ini tidak bisa dibangun dengan pandangan bahwa “semua orang bisa jadi ahli gizi”. Pernyataan tersebut bukan visi pembangunan; itu hanyalah refleksi dari cara berpikir yang mengabaikan hirarki pengetahuan dan pengalaman.
Kontroversi ini semestinya menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan besar membutuhkan kehati-hatian, profesionalisme, dan komunikasi publik yang matang. Masa depan anak-anak jauh lebih penting daripada sensitivitas pribadi atau ego politik siapa pun. (*)
