Media Massa Dinilai Lebih Efektif Jaga Demokrasi Ketimbang Influencer
Retoria.id – Sedang ramai menuai sorotan sebagian publik Tanah Air terkait pengakuan influencer kenamaan di Indonesia, Jerome Polin yang mengungkap terkait tawaran yang diduga untuk menjadi buzzer untuk meredam aksi unjuk rasa masyarakat terhadap Parlemen RI.
Lewat akun Instagram pribadinya, @jeromepolin yang diposting pada 29 Agustus 2025, Jerome menampilkan tangkapan layar ajakan membuat narasi damai yang disebut melibatkan pemerintah, DPR, Korps Brigade Mobil (Brimob), hingga ojol.
“Ini (terkait) buat narasi untuk pencitraan seolah semua baik-baik saja. Jangan sampai lengah, jangan terpecah belah, kawal terus,” tulis influencer tersebut.
Unggahan ini langsung viral dan memunculkan spekulasi terkait pemerintah yang dinilai lebih memilih buzzer ketimbang media massa untuk meredam aksi unjuk rasa tersebut.
Fenomena ini lantas mendorong beberapa tokoh masyarakat hingga pakar komunikasi yang mengingatkan agar pemerintah harusnya lebih merangkul media massa ketimbang influencer dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat.
Baca Juga: Analis Hendri Satrio Minta Prabowo Perlu Intensif Bicara ke Media untuk Redam Kegelisahan Masyarakat
Terlebih, sebagian pakar menyoroti pola lama yang dinilai banyak mengandalkan buzzer dalam agenda politik pemerintah. Berikut ini sederet penuturan menurut pakar ahli hingga akademisi di Indonesia:
Kritik dari Pakar Komunikasi
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak mengulangi pola lama di era Jokowi yang banyak mengandalkan buzzer.
“Tak bisa dipungkiri era Presiden Jokowi banyak menggunakan buzzer dan influencer,” kata Jerry dalam pernyataannya, pada 31 Agustus 2025.
Menurutnya, komunikasi publik yang kredibel seharusnya dilakukan langsung oleh pejabat negara atau melalui media yang memiliki mekanisme verifikasi.
Minimnya Strategi Komunikasi Publik
Pengamat komunikasi politik di Universitas Padjadjaran (UNPAD), Kunto Adi Wibowo juga pernah menilai komunikasi publik Prabowo-Gibran belum jelas arah strateginya.
“Komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran belum fokus pada strategi komunikasi publik. Kebijakan yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak sering kali berpotensi berubah menjadi bola liar di masyarakat,” ujar Kunto dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa, 2 September 2025.
Dengan kata lain, Kunto menilai, kecenderungan mengandalkan influencer justru bisa memperkeruh keadaan, bukan menyelesaikan persoalan publik.
Pejabat Jadi Komunikator Lewat Media
Kritik juga datang dari Nyarwi Ahmad Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menekankan pejabat publik lah yang seharusnya menjadi komunikator utama, bukan influencer.
“Semestinya para pejabat publik dan pemimpin institusi politiklah yang menjadi influencer dalam mengkomunikasikan kebijakan publik.” ungkap Nyarwi dalam pernyataannya yang dikutip pada hari yang sama.
“Kalau politisi bergantung pada influencer, ini tidak menunjukkan kemajuan demokrasi,” imbuhnya.
Berkaca dari itu, pesan para pakar komunikasi hingga akademisi ini menunjukkan Presiden Prabowo harus mengambil alih panggung komunikasi publik melalui media massa, bukan menyerahkannya pada pihak ketiga seperti influencer.
Media Massa Dinilai Lebih Kredibel
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Jawa Tengah, Samsul Arifin pernah menegaskan media massa adalah sarana komunikasi paling efektif.
“Media itu rumah besar rakyat. Kalau Presiden ingin menenangkan masyarakat, jangan terlalu mengandalkan influencer, tapi perbanyaklah komunikasi lewat media massa,” ujar Samsul kepada wartawan, pada Senin, 1 September 2025.
Samsul menambahkan, komunikasi lewat jurnalis lebih aman karena melalui proses verifikasi, berbeda dengan influencer yang hanya berfokus pada konten viral.
Baca Juga: Sebut Media Rumah Besar Rakyat, AMKI Jateng Dorong Prabowo Menenangkan Publik Lewat Media Massa
Media Bikin Rakyat Tenang
Sebagai Ketua AMKI Jawa Tengah, Samsul juga menilai kehadiran Presiden di media bisa menumbuhkan kepercayaan publik dan mengurangi kesalahpahaman.
“Kalau Presiden sering tampil lewat media, rakyat merasa dilibatkan. Itu penting untuk menjaga legitimasi kepemimpinan nasional,” tegasnya.
Pandangan ini sejalan dengan analis politik, Hendri Satrio atau akrab disapa Hensa yang menyebut media massa dapat membuat masyarakat lebih tenang.
“Media massa lah yang bisa menenangkan rakyat, bukan influencer,” ujar Hensa dalam kesempatan berbeda pada Senin, 1 September 2025
Berkaca dari hal itu, terdapat penelitian yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap media massa ketimbang influencer.
Fakta Survei: Media Lebih Dipercaya
Data survei Indonesian Presidential Studies (IPS) UGM tahun 2022 membuktikan hal itu. Sebanyak 74,4 persen publik masih percaya pada media formal, seperti televisi, radio, dan surat kabar.
Sementara media sosial hanya dipercaya oleh 12,7 persen masyarakat. Angka ini memperlihatkan jurang besar antara kredibilitas media dan influencer.
Fakta ini seharusnya jadi bahan pertimbangan serius bagi Presiden Prabowo untuk mengubah pola komunikasi. Terlebih terdapat sejumlah kasus blunder politik dari influencer yang diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW).
Baca Juga
Pengalaman Buruk dengan Influencer
Indonesia punya banyak catatan soal blunder influencer. ICW mengingatkan, pada masa pandemi pemerintah sempat menggelar konser BPIP yang melibatkan artis. Acara itu justru dikritik karena tidak peka pada situasi krisis.
Kasus lainnya adalah kampanye Omnibus Law dengan tagar “Indonesia Butuh Kerja”. Sejumlah influencer yang ikut mempromosikan akhirnya meminta maaf karena mengaku tidak paham isi kebijakan.
Hal ini menunjukkan influencer rawan jadi alat propaganda tanpa dasar pengetahuan yang mumpuni. Adapun sebuah penelitian internasional yang membuktikan influencer bukanlah solusi untuk digunakan sebagai melakukan agenda politik.
Riset Internasional: Influencer Bukan Solusi
Riset Pew Research Center tahun 2024 di Amerika Serikat menunjukkan hanya 20 persen warga yang rutin mendapat berita dari influencer. Bahkan sebagian besar influencer tidak punya latar belakang jurnalistik.
Artinya, meski mereka populer, kualitas informasi yang mereka sebarkan sering kali diragukan. Hal yang sama bisa terjadi di Indonesia jika pemerintah pada akhirnya dinilai terlalu bergantung pada mereka.
Lantas, mengapa media massa dinilai dapat lebih dipercaya masyarakat ketimbang influencer di media sosial? Hal ini berkaitan dengan kredibilitas standar berita media jurnalistik.
Media Bisa Jaga Demokrasi
Selain soal kredibilitas, media juga berperan penting dalam menjaga ruang demokrasi. Dengan menghadirkan informasi berimbang, media membantu publik memahami kebijakan negara secara utuh.
Jika pemerintah hanya mengandalkan influencer, ruang kritik bisa tergerus karena narasi publik dikendalikan oleh buzzer yang dibayar. Itu sebabnya, banyak akademisi mengingatkan agar Presiden kembali pada pola komunikasi klasik yang melibatkan media.
Melihat kritik, data, dan pengalaman buruk masa lalu, jelas menunjukkan buzzer bukan jalan keluar. Presiden Prabowo perlu hadir lebih sering di media massa, menjawab kegelisahan rakyat dengan fakta dan solusi.
Di sisi lain, media massa juga memiliki mekanisme verifikasi dan standar jurnalistik, jauh lebih mampu menjaga kepercayaan publik.
Pada akhirnya, sebagian publik menilai sudah saatnya Presiden Prabowo meneguhkan pilihan untuk merangkul media massa yang terbukti kredibel dan menjadi rumah besar bagi rakyat.
Rekomendasi
