Iran Melawan Imperialisme: Dari Medan Perang ke Sistem Ekonomi Global
Retoria.id – Gagasan yang diajukan Dina Sulaeman ini mengajak kita keluar dari cara pandang sempit tentang perang. Iran, dalam narasi ini, tidak semata berperang dengan rudal dan kekuatan militer, tetapi sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih kompleks: imperialisme sebagai sistem global.
Berbeda dengan kolonialisme yang menancapkan kekuasaan secara langsung atas wilayah, imperialisme bekerja lebih halus namun jauh lebih dalam. Ia mengendalikan arus uang, perdagangan, dan relasi ekonomi antarnegara.
Dalam kerangka ini, seperti dijelaskan oleh Bikrum Gill, imperialisme adalah mekanisme yang membuat banyak negara kehilangan kedaulatan bukan karena dijajah secara fisik, melainkan karena dipaksa tunduk pada aturan ekonomi global yang menguntungkan negara kuat.
Di titik inilah kita perlu membedakan antara kedaulatan kuantitatif dan kualitatif. Kekuatan militer, sebesar apa pun, hanyalah kedaulatan kuantitatif ia bersifat kasatmata, terukur, dan seringkali menjadi simbol kekuasaan.
Namun yang lebih menentukan adalah kedaulatan kualitatif: pengakuan, legitimasi, dan kemampuan suatu negara untuk menentukan aturan main dalam sistem global.
Baca Juga: Iran Buka Jalur Hormuz untuk Negara Terpilih, Indonesia Tak Masuk Daftar
Dalam konteks ini, langkah Iran membuka opsi jalur perdagangan berbasis yuan mata uang China melalui Selat Hormuz bukan sekadar kebijakan teknis.
Ia adalah manuver strategis yang mengguncang fondasi sistem petrodolar, sebuah sistem yang selama ini menempatkan dolar Amerika Serikat sebagai poros utama perdagangan energi dunia.
Ketika minyak komoditas paling strategis tidak lagi sepenuhnya diperdagangkan dalam dolar, maka dominasi ekonomi global yang menopang kekuatan Amerika ikut dipertaruhkan.
Artinya, perang yang sedang berlangsung bukan hanya soal siapa yang unggul di medan tempur, tetapi siapa yang mampu meretas dan menata ulang sistem ekonomi global.
Dalam kerangka imperialisme, kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah senjata, melainkan oleh kendali atas mata uang, perdagangan, dan arsitektur keuangan dunia.
Pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menyinggung perlunya aturan baru untuk Selat Hormuz pascakonflik, semakin menegaskan arah ini. Bagi Iran, perang bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu untuk merumuskan ulang tatanan.
Baca Juga: Iran Mulai Mobilisasi Besar-Besaran, Timur Tengah Kian Memanas
Selat Hormuz yang selama ini menjadi urat nadi energi global ingin diatur dengan prinsip yang lebih adil, mempertimbangkan kepentingan kawasan, serta diarahkan pada stabilitas jangka panjang.
Di sinilah letak apa yang oleh Dina Sulaeman disebut sebagai “kejeniusan strategi Iran.” Mereka tidak hanya bermain di satu medan, tetapi di semua medan sekaligus: militer, ekonomi, geopolitik, bahkan simbolik.
Iran memahami bahwa yang dihadapinya bukan sekadar Amerika Serikat sebagai kekuatan militer terbesar, melainkan sebuah sistem global yang telah lama membentuk ketimpangan.
Dari perspektif ini, seruan untuk solidaritas negara-negara Global South menjadi masuk akal. Negara-negara yang selama ini berada di pinggiran sistem yang seringkali hanya menjadi pasar, pemasok bahan mentah, atau korban fluktuasi ekonomi global memiliki kepentingan yang sama dalam merombak struktur tersebut.
Maka, pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah Iran mampu bertahan secara militer, tetapi apakah ia berhasil menggeser poros kekuasaan dari dominasi tunggal menuju tatanan yang lebih multipolar.
Jika itu terjadi, maka perang ini tidak hanya akan dikenang sebagai konflik regional, melainkan sebagai salah satu titik balik dalam sejarah sistem ekonomi global. (*)
Rekomendasi
