Demokrasi, Popularitas, Budaya Literasi Dan Dunia Keberaksaraan
Retoria.id – Pramono Anung, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dalam disertasi doktoral di Unpad Bandung mengungkapkan bahwa untuk menjadi anggota legislatif periode 2009-2014, seorang caleg bisa menghabiskan biaya antara Rp. 300 juta hingga Rp. 6 milyar.
Murah mahalnya biaya politik ini sangat tergantung kepada ketenaran sang caleg; semakin tenar dia, maka semakin murah biaya yang harus dikeluarkan.
Maka, ini bisa menjelaskan fenomena kenapa banyak selebritis, juga pengusaha berduit, yang terjun ke politik, dan bukannya mereka yang sejak lama berkecimpung di dunia politik dan aktivisme.
Karena tanpa perlu dibayar pun maka berita dan infotainment akan gencar memberitakannya serta menjadi sarana kampanye gratis.
Selain itu, demokrasi juga membutuhkan penyebaran dan penumbuhan kesadaran serta wacana politik di ruang publik agar tumbuh empati dan partisipasi untuk memahami dan menempatkan diri dalam situasi orang lain.
Baca Juga
Yang menjadi ajakan bagi kesediaan berperan aktif dalam penyelesaian masalah-masalah bersama, dan itu bisa ditumbuhkan oleh kekuatan budaya literasi.
Di negara-negara maju di Barat, surat kabar minggu menjadi semacam perayaan wacana politik dan budaya yang mendalam.
Sementara di Indonesia, surat kabar minggu malah diisi dengan berita sosialita, gaya hidup, iklan serta ulasan apartemen dan komoditi baru, plus gosip.
Terkait hal ini, Daoed Joesoef, mantan Mendikbud masa Orde Baru menyatakan bahwa “Manusia perseorangan mungkin bisa bertahan hidup tanpa menjadi seorang pembaca, tanpa membiasakan diri untuk membaca, tanpa berbudaya baca.
Namun sebuah ‘demokrasi’ hanya akan berkembang, apalagi survive, di suatu masyarakat yang para warganya adalah pembaca, adalah individu-individu yang merasa perlu untuk membaca, bukan sekadar pendengar dan gemar berbicara.”
Terlebih dengan maraknya media sosial, yang selain memang punya pengaruh politis juga, namun harus disadari dampak kedangkalan (the shallow) karena menyediakan informasi yang sepenggal-sepenggal dan click activism beserta status keluh kesahnya plus komentar-komentar yang menyertainya.
Soren Kierkegaard menandaskan bahwa “Orang-orang menuntut kebebasan bicara sebagai kompensasi bagi kebebasan berpikir yang jarang mereka manfaatkan.”
Kemudian Yudi Latif pun menandaskannya sebagai berikut: “Dunia kelisanan adalah dunia pemusatan yang mengarah pada elitisme.
Dalam tradisi kelisanan hanya ada sedikit orang yang memiliki akses terhadap sumber informasi. Kelangkaan ini menganugerahkan privilese khusus kepada sedikit elite yang membuatnya dominan secara politik.
Adapun dunia keberaksaraan adalah dunia penyebaran. Perluasan kemampuan literasi dan jumlah bacaan mendorong desentralisasi penguasaan pengetahuan.
Desentralisasi ini secara perlahan memerosotkan nilai sakral elitisme seraya memperkuat egalitarianisme. Elitisme mengandung mentalitas narsistik yang berpusat pada diri sendiri, tanpa empati dan kesungguhan mengajak partisipasi.
Egalitarianisme mengandung kepekaan akan kesederajatan hak, oleh karenanya berusaha mencegah timbulnya dominasi dengan menggalakkan partisipasi.
Tak heran, dalam negeri dengan tradisi literasi yang kuatlah demokrasi bisa tumbuh dengan kuat. Athena (Yunani) sering dirujuk sebagai ‘ibu demokrasi’ karena berakar pada tradisi literasi yang kuat, berkat penemuan alfabet.
Peradaban Yunani dan Romawi adalah yang pertama di muka bumi yang berdiri di atas aktivitas baca-tulis masyarakat.”
Jika demokrasi mensyaratkan budaya literasi, maka justru di situlah akar permasalahannya bagi Indonesia, yang mayoritas adalah umat Muslim; bukan karena demokrasi itu bertentangan dengan agama — karena ormas seperti NU dan Muhammadiyyah justru menjadi penggerak demokrasi.
Di Indonesia, demokrasi bukanlah musuh bagi agama, namun permasalahan budaya literasilah yang justru menjadi hambatan.
Kehidupan masyarakat Indonesia memiliki rentangan yang sangat luas, mulai dari yang masih mengelola hidup dengan cara-cara sangat tradisional hingga masyarakat perkotaan yang telah bersentuhan dengan teknologi cyberspace.
Sebagian masyarakat di Indonesia bisa mengenyam pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Namun, sekali pun terdidik dan memiliki akses terhadap buku, internet dan media elektronik lainnya.
Bukan berarti kebiasaan membaca tumbuh subur di kalangan ini, dan bahkan para akademisinya pun sangat rendah dalam kemampuan menulis ilmiahnya.
Bisa terlihat bahwa pendidikan di Indonesia —bahkan pendidikan tinggi sekali pun —tidak menumbuhkan budaya literasi, sehingga, ironisnya, residual kelisanan tetap subur di kalangan ini.
Pendidikan diarahkan untuk menjadi pabrik suku cadang bagi struktur raksasa kapitalisme global, sehingga sejarah pendidikan di Indonesia adalah sejarah pelestarian mentalitas kuli secara sistematis. (*)
Alfatri Adline, Editor Jalasutra, Pengajar di SMA Al-Kautsar
Rekomendasi
