Retoria.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah kini tengah menuai sorotan tajam setelah dibayangi berbagai kasus keracunan massal.
Program yang sejatinya dianggap sebagai solusi pemenuhan gizi anak di sekolah, kini justru membuat para orang tua was-was terhadap sajian menu yang dibagian dari dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sisi lain, kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah membuat kepercayaan publik menurun.
Terkini, pemerintah pun mengambil langkah tegas dengan menutup 106 dapur penyedia makanan MBG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional.
Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap keselamatan jutaan anak penerima program MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengakui, pihaknya menutup puluhan dapur karena ditemukan pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
“Sekarang itu ada 106 yang dihentikan operasionalnya, baru 12 yang kami rilis,” ungkap Dadan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Dadan menyebut, kini BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memperbarui data keracunan MBG secara real time.
Baca Juga: Prabowo Targetkan MBG Tanpa Cacat: 0 persen Insiden Gizi, 100 persen Keberhasilan
Kepala BGN memastikan, data tersebut dapat diakses publik melalui laman resmi BGN sebagai bentuk transparansi, bersamaan dengan rampungnya Peraturan Presiden tentang Tata Kelola MBG dan akan segera diterbitkan.
“Kita usahakan 82,9 juta penerima bisa tercapai hingga akhir tahun 2025. Selambat-lambatnya Februari 2026,” imbuh Dadan.
Berkaca dari hal tersebut, apakah kini saatnya orang tua terlibat langsung dalam penyediaan makanan untuk anak-anak di sekolah, sebagaimana praktik di sejumlah negara maju? Berikut ulasannya.
Desakan Penutupan Total dan Perbandingan dengan Jepang
Chef profesional sekaligus influencer, Ray Janson menyoroti ihwal meningkatnya jumlah korban dan mendesak agar seluruh dapur MBG ditutup sementara.
“JPPI mencatat hingga kini lebih dari 10 ribu anak menjadi korban keracunan MBG,” ungkapnya dalam siniar YouTube pribadinya Ray Janson Radio yang tayang pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Ray menilai, langkah BGN belum cukup cepat merespons krisis ini. Penutupan 106 dapur justru terjadi setelah lonjakan korban yang signifikan pada September hingga awal Oktober.
Dalam kesempatan yang sama, Ruben selaku pengusaha katering sehat menilai, perlu adanya keterlibatan orang tua dalam penyediaan makanan bagi anak sekolah.
Ruben lantas membandingkan dengan sistem Kyushoku di Jepang, di mana orang tua ikut menyiapkan makanan anak di sekolah.
“Di sana, orang tua siswa terlibat langsung. Mereka datang pagi, menyiapkan makanan untuk anak-anak mereka. Pemerintahnya pun sudah menyiapkan sistem ini sejak tahun 1930-an,” ujar Ruben.
Menurutnya, keterlibatan orang tua dapat meningkatkan tanggung jawab bersama atas kualitas makanan.
Ruben menekankan pentingnya regulasi yang jelas tentang pihak yang bertanggung jawab bila terjadi masalah pangan di sekolah.
Di samping itu, muncul pertanyaan baru di kalangan publik, tentang kelanjutan investigasi terkait kasus keracunan massal dalam program MBG.
Investigasi Menyeluruh Kasus Keracunan MBG
Terkait kasus keracunan massal, diketahui BGN kini tak tinggal diam, dengan menerjunkan 2 tim investigasi yang telah dibentuk untuk menelusuri penyebab keracunan massal.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menjelaskan, tim tersebut melibatkan berbagai pihak termasuk Polri, BIN, BPOM, dan pemerintah daerah.
“Di tim investigasi ini kita bentuk dua. Dari dalam ada Deputi Tauwas, itu pemantauan dan pengawasan, nanti akan bekerja sama dengan Kepolisian, BIN, Dinkes, BPOM, dan juga pemda setempat,” ujar Nanik dalam keterangan resminya di Jakarta, pada Senin, 29 September 2025.
Tim independen yang dilibatkan juga beranggotakan ahli kimia, farmasi, hingga chef profesional untuk meninjau aspek kebersihan, bahan baku, dan proses produksi.
Mereka meneliti 70 kasus keracunan yang dilaporkan sepanjang Januari hingga September 2025, yang berdampak pada lebih dari 5.900 penerima program MBG di berbagai wilayah Indonesia.
Nanik menegaskan, investigasi ini bukan hanya mencari kesalahan, tetapi memperbaiki sistem.
“Pendekatan multidisiplin ini penting agar akar masalah dapat diungkap secara menyeluruh,” tukasnya.(*)
