Retoria.id — Sebuah surat terbuka yang ditulis oleh seorang guru bernama Andrimar, S.Pd., M.Pd., CPS, dari SMPN 1 Rambah, tengah viral di berbagai platform digital.
Surat tersebut ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan nada yang tidak hanya lantang tetapi juga penuh luka, getir, dan kekecewaan.
“Kami guru dijadikan budak. Kami membagi makanan, menghitung rantang, dan harus mengganti jika hilang. Tapi kami tidak dibayar.”
Begitu kutipan dari bagian tengah surat tersebut yang paling menghantam logika keadilan. Dalam program yang dahulu bernama Makan Siang Gratis (MSG) dan kini berganti menjadi Makan Bergizi (MBG).
Baca Juga: Post Truth Antara Devaluasi, Relativisme dan Objektivisme Kebenaran yang Usang
Sang guru mempertanyakan prioritas negara dalam pengelolaan 44 persen dana pendidikan yang diambil dari alokasi 20 persem APBN — dan dialihkan untuk makanan, bukan untuk peningkatan mutu pendidikan itu sendiri.
Andrimar tidak sedang beropini kosong. Ia menyuarakan kenyataan pahit yang dialami banyak guru di lapangan: ditugaskan tanpa upah, dibebani tugas administratif non-pedagogis, dan bahkan dijadikan “pencicip makanan” oleh beberapa kepala daerah dengan dalih keamanan konsumsi.
“Kami guru ini dijadikan apa? Tumbal racun? Tikus laboratorium? Kalau mati tinggal dibuang ke tong sampah?”
Kritik itu ditulis tidak hanya dari perspektif ketidakadilan sistem, tetapi juga dari keresahan moral. Ia menolak menyebut makanan itu sebagai “gratis” karena sejatinya menggunakan dana publik yang seharusnya diperuntukkan bagi profesionalisasi guru dan pemenuhan kebutuhan pendidikan nasional.
Tidak berhenti di beban fisik, guru juga dibebani pekerjaan emosional yang menguras tenaga dan pikiran. Andrimar menyebut banyak siswa menolak makanan yang disediakan, karena dianggap tidak sesuai selera.
“Tak bercabai, tak bersantan, tak berasa, dan kata anak-anak… tak enak,” tulisnya. “Bertambah lagi kerja kami memujuk anak-anak agar mau makan dengan berbagai macam kilah dan rayu.”
Di tengah upaya pemerintah mendongkrak citra lewat program populis, kritik ini datang sebagai alarm keras dari garda terdepan pendidikan. Guru — profesi yang seharusnya dimuliakan — justru diperlakukan sebagai pelayan rantang, bukan pendidik bangsa.
Dalam penutupnya, sang guru tidak menuntut penghapusan program, tetapi reorientasi kebijakan publik yang lebih berkeadilan dan rasional.
“Perbaiki saja ekonomi negara ini, sejahterakan masyarakat, maka makan harian anak-anak mereka akan terpenuhi. Tak perlu Bapak yang menyediakan,” tulisnya.
Lebih jauh, ia juga melempar kritik tajam terhadap kemungkinan permainan kotor di balik distribusi makanan:
“Saya khawatir nasinya, sayurnya, ikannya, nyangkut di kantong-kantong rekanan Bapak. Nanti kantong mereka bau, dan beraroma tikus pula.”
Surat ini tidak ditulis untuk menciptakan sensasi. Ini adalah jeritan dari lapangan pendidikan, dari mereka yang bertahun-tahun berdiri di depan kelas, mendidik anak bangsa, tetapi kini dipaksa berbelok menjadi bagian dari mesin politik populis — tanpa penghargaan, tanpa perlindungan.
Andrimar, S.Pd., M.Pd., CPS, tidak sekadar menulis surat. Ia menulis cermin, agar kita semua bisa melihat: kebijakan yang baik tidak akan pernah bisa menggantikan kebutuhan mendasar — penghormatan terhadap peran guru. (*)
