DPR Soroti Tunjangan Hidup LPDP yang Dinilai Tak Cukup bagi Mahasiswa Eropa
Retoria – Banyak mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi di Eropa mengeluhkan tunjangan biaya hidup dari LPDP yang tidak mencukupi.
Kondisi ini bahkan membuat beberapa calon mahasiswa ditolak masuk ke universitas terkemuka di Belanda karena living allowance tidak memenuhi standar kebutuhan sehari-hari di sana.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, Charles Meikansyah, menyatakan bahwa isu ini perlu segera ditangani.
Terutama agar program beasiswa LPDP bisa benar-benar mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan putra-putri bangsa menempuh pendidikan di sekolah terbaik dunia.
“Ini sangat penting menurut saya pak. Ini sekaligus menjawab keinginan Presiden kita, Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa ini ke seluruh sekolah-sekolah terbaik yang ada di dunia,” ujar Charles dalam Rapat Kerja bersama Plt. Kepala BPPK, Sudarto, di Gedung DPR RI, Kamis (11/9/2025).
Charles juga mempertanyakan besaran beasiswa yang diberikan LPDP, apakah cukup untuk menutup biaya kuliah sekaligus biaya hidup, investasi, dan tabungan.
Ia mengungkapkan bahwa laporan yang diterimanya dari teman-teman calon mahasiswa di Belanda, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya menunjukkan adanya kekurangan dana.
“Nah ini saya terima laporannya dari teman-teman yang mau studi di Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya, termasuk juga Inggris. Nah ini ada apa sebenarnya pak? Berapa sebenarnya beasiswa yang mereka terima? Apakah itu mencukupi?” tanya Charles kepada Sudarto.
Selain nominal tunjangan, Charles menyoroti distribusi beasiswa yang belum merata. Menurutnya, kelompok penerima sering kali berasal dari kalangan yang sudah mampu, baik dari sisi finansial maupun akses pendidikan.
Sementara itu, calon mahasiswa dari wilayah terpencil, terutama Indonesia Timur, masih menghadapi banyak kesulitan.
“Beasiswa LPDP ini sekali lagi ditunjukkan namanya juga beasiswa pak. Tapi kita tahu sekali pak, banyak kemudian beasiswa ini diberikan kepada sebenarnya golongan-golongan yang sebenarnya mampu pak. Mampu secara kekuasaan, mampu secara keuangan, dan mampu secara akses untuk sekolah baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” ujar Charles.
Dari sisi dana, LPDP Kementerian Keuangan mencatat realisasi pengeluaran sebesar Rp 6,171 triliun sepanjang Januari–Agustus 2025. Plt. Kepala BPPK, Sudarto, menyebutkan bahwa saldo Dana Abadi Pendidikan saat ini mencapai Rp 154,11 triliun, dengan sebagian besar ditempatkan pada obligasi negara.
Selain itu, dana juga dialokasikan pada obligasi korporasi, deposito, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Kami selalu menjaga tingkat keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dan mitigasi risiko,” kata Sudarto, menambahkan bahwa hasil pengelolaan investasi LPDP menunjukkan imbal hasil hingga 7,11 persen, lebih tinggi dari target.
Dengan realisasi pendapatan tersebut, LPDP berhasil mendukung program beasiswa sekaligus menjaga kesinambungan dana pendidikan bagi generasi penerus bangsa. (*)
Rekomendasi
