MBG dan Kebutuhan Pangan RI: Akankah Potensi Ekonomi Rp86 Triliun Samai Level 6 Negara Pendahulunya?
Retoria.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap potensi nilai ekonomi besar di balik program tersebut.
Zulhas menilai, program ini bukan sekadar intervensi gizi, melainkan peluang besar bagi ekonomi nasional jika seluruh bahan pangan disuplai dari dalam negeri.
Dalam acara Indonesia Fintech Summit 2025 di Jakarta, pada Sabtu, 1 Oktober 2025, Zulhas menyebut potensi nilai tambah MBG bisa mencapai Rp86,35 triliun per tahun.
Angka itu, menurutnya dapat dihitung berdasarkan kebutuhan pangan untuk jutaan anak dan ibu hamil penerima manfaat.
“Perlu potongan ayam 82,9 juta, potongan ikan, sayur, dan buah. Bayangkan dampak ikutannya,” kata Zulhas.
Ia menegaskan, rantai pasok yang melibatkan petani dan pelaku usaha lokal akan membuka lapangan kerja sekaligus menumbuhkan ekonomi rakyat.
Baca Juga: Kemenkomdigi Kaji Wacana Sertifikasi Influencer, Pelajari Model dari China
Di sisi lain, Zulhas menuturkan MBG sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.
“Program ini akan menimbulkan dampak ikutan ekonomi kerakyatan yang luar biasa,” ujarnya.
Zulhas menilai gizi yang baik akan meningkatkan kemampuan berpikir generasi muda dan memperkuat daya saing manusia Indonesia.
Berkaca dari hal itu, terdapat paparan nilai ekonomi RI yang mengiringi perjalanan Program MBG.
Rincian Nilai Ekonomi MBG dan Tantangan Pasokan
Dalam paparannya, Zulhas menjabarkan rincian nilai ekonomi MBG.
Menko Pangan itu menjelaskan, pemerintah membutuhkan telur sekitar 368 ribu ton per tahun senilai Rp11 triliun, ikan 415 ribu ton setara Rp17,85 triliun,” papar Zulhas.
“Daging ayam 663 ribu ton bernilai Rp26,5 triliun, serta beras 2,3 juta ton bernilai Rp31 triliun,” imbuhnya.
Jika seluruhnya dipasok dari petani dan peternak lokal, efek domino yang tercipta diyakini sangat besar.
Kendati demikian, Zulhas mengingatkan realisasi potensi tersebut bergantung pada kemampuan sektor pangan dalam negeri untuk memenuhi lonjakan permintaan.
“Kita ingin semua bahan dari dalam negeri, tapi pasokannya harus siap. Jangan sampai harga naik tinggi,” ujarnya.
Pemerintah disebutnya tengah menyiapkan mekanisme distribusi dan pembiayaan yang efisien agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat luas.
Zulhas: Investasi Sumber Daya Manusia
Baca Juga
Zulhas menegaskan, MBG harus dilihat sebagai strategi membangun kualitas manusia, bukan semata bantuan pangan.
Dengan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, program ini diharapkan menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.
Baca Juga: Menimbang APBD Bangkalan 2026: Angka Besar, Arah Masih Kabur
Ia pun berharap seluruh pihak, termasuk pelaku usaha dan pemerintah daerah, ikut mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan tepat sasaran.
“Kalau ini berhasil, hasilnya baru akan terlihat dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan,” ujar Zulhas.
Baca Juga
Berkaca dari hal itu, sebelumnya, terdapat sorotan khusus dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).
LPEM FEB UI menilai, Indonesia bisa belajar dari pendekatan yang digunakan Brasil dalam menjalankan program makan sekolah nasionalnya.
LPEM Soroti Gaya Brasil
Melalui unggahan resmi di akun Instagramnya @lpemfebui, pada Jumat, 31 Oktober 2025, LPEM FEB UI menjelaskan, Brasil mewajibkan sebagian anggaran program makan sekolah dialokasikan untuk membeli bahan pangan dari petani lokal.
“Sekitar 30 persen total anggaran PNAE wajib digunakan untuk membeli bahan pangan langsung dari petani keluarga atau lokal. Ini langkah nyata menuju ketahanan pangan dan keberlanjutan,” tulis LPEM FEB UI.
Menurut lembaga itu, kebijakan tersebut tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan segar, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat di pedesaan.
Di sisi lain, prinsip keberpihakan terhadap petani lokal inilah yang dinilai selaras dengan semangat MBG di Indonesia.
Belajar dari Negara Lain
Selain Brasil, LPEM FEB UI juga menyoroti berbagai praktik dari Thailand, Kamboja, Laos, Amerika Serikat, dan Jepang yang menerapkan program makan sekolah dengan pola berbeda.
Beberapa di antaranya fokus pada penggunaan bahan segar, pembangunan dapur sekolah, hingga kerja sama dengan penyedia layanan masak profesional.
“Setiap negara memiliki model implementasi yang beragam, namun semuanya berangkat dari tujuan yang sama, yaitu memastikan asupan gizi yang cukup sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” tulis LPEM FEB UI dalam unggahannya.
LPEM menekankan, keberhasilan program makan sekolah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan sejauh mana rantai pasoknya terhubung dengan produsen lokal.
Pada akhirnya, pola ini diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat. (*)
Rekomendasi
