RI Kekurangan Dokter, DPR Usul Pakai AI

Retoria.id – Komisi IX DPR RI mengusulkan penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai solusi alternatif dalam mengatasi krisis kekurangan tenaga medis di Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (25/6).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyoroti beban kerja tenaga kesehatan yang kian berat akibat defisit jumlah dokter dan dokter spesialis di berbagai daerah.

“Kekurangan dokter yang ada, kita ini sekarang sudah cukup banyak dibantu dengan adanya AI, Pak. Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI,” ujar Nihayatul, Kamis (25/6/2026).

Menurut Nihayatul, teknologi AI dapat dikembangkan untuk membantu masyarakat mendapatkan analisis awal penyakit di daerah yang minim tenaga medis.

“Bisa enggak ya, Pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada tenaga medis dan sebagainya, kita bisa dibantu AI untuk membantu pasien kita menganalisis penyakit dan sebagainya? Karena untuk menjembatani saja, Pak,” tutur Nihayatul.

Ia menyebutkan, masa pendidikan kedokteran yang panjang, termasuk fase koas, membuat pemenuhan kebutuhan dokter tidak bisa dilakukan secara instan.

“Pendidikan dokter ini tidak sama dengan pendidikan-pendidikannya yang lainnya. Kalau pendidikan kedokteran ini kan butuh waktu lagi, koas dan sebagainya, butuh waktu,” jelasnya.

“Nah, bisa enggak dengan teknologi yang ada itu kita bisa mengganti kehadiran fisik dokter dengan yang lain? Walaupun memang pasti tidak maksimal, tapi untuk mungkin penyakit tertentu,” tambah Nihayatul.

Krisis Dokter dan Distribusi Tenaga Medis

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa beban kerja tenaga kesehatan memang sangat tinggi karena jumlah dokter yang tidak sebanding dengan populasi.

“Masalah pertama yang kita lihat adalah beban dari dokter itu banyak sekali. Jadi kita sering sekali dengar, *internship* itu dipekerjakan pengganti dokter yang ada, PPDS kerjanya sampai pagi-pagi, subuh-subuh. Beban dari dokter-dokter kerjanya sampai malam-malam,” ujar Budi, Kamis (25/6/2026).

Kondisi ini diperparah dengan distribusi yang tidak merata, di mana sebagian besar dokter terkonsentrasi di kota-kota besar atau Pulau Jawa.

Sebagai informasi, data Kementerian Kesehatan menunjukkan rasio dokter di Indonesia saat ini berada di angka 0,47:1.000, yang berarti satu dokter harus melayani sekitar 2.128 penduduk.

Angka ini jauh di bawah standar ideal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 1:1.000. Untuk populasi sekitar 284 juta jiwa, Indonesia idealnya membutuhkan 284.000 dokter, sementara jumlah dokter saat ini hanya sekitar 129.147, sehingga terdapat defisit sekitar 155.000 dokter.

Bahkan, di beberapa daerah terpencil, satu dokter harus melayani hingga 5.000 hingga 10.000 penduduk. Rasio dokter spesialis pun lebih timpang, yakni hanya berkisar 0,28:1.000 penduduk.

Budi mencontohkan kondisi di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang menjadi sorotan nasional akibat krisis tenaga medis.

“Kemarin kita kedatangan Bupati Mamberamo Raya, tidak ada satu pun dokter spesialis di sana. Dokter giginya 0. Puskesmasnya, mungkin ada dari 17, 12 puskesmas enggak punya dokter. Jadi masalah utamanya karena memang kita kekurangan dokter sehingga akibatnya bebannya tinggi sekali,” terang Budi.

Tantangan Implementasi AI

Meskipun usulan penggunaan AI muncul sebagai solusi darurat, rencana ini menghadapi tantangan besar terkait infrastruktur digital di daerah terpencil seperti di Mamberamo Raya.

Melansir dinkes.kepriprov.go.id, penggunaan AI yang andal membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk mengakses database medis  secara real-time. Ketimpangan infrastruktur internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat menghambat fungsi teknologi tersebut.

Selain itu, para ahli kesehatan mewaspadai risiko penggunaan AI tanpa pengawasan dokter. AI bekerja berdasarkan pola data dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh.

Risiko halusinasi atau kesalahan diagnosa oleh AI dapat terjadi karena keterbatasan sistem dalam memahami kondisi tubuh pasien secara nyata, seperti bahasa tubuh, rona wajah, atau suara pasien.

Tanpa pengawasan tenaga profesional, penggunaan AI justru berisiko menyebabkan salah penanganan, keterlambatan tindakan medis pada kasus sensitif, serta ancaman kebocoran data kesehatan pribadi pasien.

AI hingga saat ini dipandang oleh berbagai praktisi medis hanya sebagai alat bantu pelengkap, bukan pengganti fungsi utama dokter dalam memberikan diagnosa dan keputusan klinis yang akurat.