Retoria.id – Upaya pemerintah menekan lonjakan harga beras menunjukkan hasil nyata. Melalui operasi pasar nasional yang melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Perum Bulog, harga beras dilaporkan turun signifikan di berbagai daerah dalam dua pekan terakhir.
Penurunan Harga Terlihat di Banyak Wilayah
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mengonfirmasi bahwa jumlah daerah dengan kenaikan harga beras menyusut drastis, sementara daerah yang mampu menahan harga tetap stabil terus meningkat. Tren ini mengindikasikan distribusi beras yang lebih merata dan efektivitas kebijakan intervensi pasar.
Menurut catatan BPS, rata-rata harga eceran beras kualitas medium yang sempat menembus puncaknya kini mulai turun antara 5–10 persen di sebagian besar provinsi, termasuk Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Jakarta menyebut pasokan dari Bulog kini lebih lancar, sehingga stok lebih terjaga.
Baca Juga: MBG Bukan Sekadar Gizi, tapi Investasi Pendidikan Generasi
Gerakan Pangan Murah di 7.285 Kecamatan
Kunci keberhasilan ini tidak lepas dari Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar serentak di 7.285 kecamatan. Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga terjangkau, jauh di bawah harga pasar sebelumnya.
“Gerakan Pangan Murah bukan hanya soal harga, tapi memastikan akses pangan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata seorang pejabat Kementan saat konferensi pers. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini menggandeng pemerintah daerah untuk menjangkau wilayah pelosok.
Peran Bulog dan Sinergi Lintas Lembaga
Perum Bulog menjadi garda terdepan dalam menggelontorkan beras SPHP ke berbagai pasar tradisional. Sinergi Bulog, Kementan, dan Kemendagri memastikan distribusi beras tidak tersendat, termasuk ke daerah yang selama ini sulit terjangkau.
Kemendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk aktif memantau harga di pasar dan memfasilitasi operasi pasar. “Kolaborasi pusat dan daerah menjadi faktor kunci, sehingga harga turun tanpa menekan petani,” ujar perwakilan Kemendagri.
Menjaga Daya Beli dan Kesejahteraan Petani
Kementan menegaskan intervensi akan dilanjutkan hingga harga stabil di seluruh zona distribusi. Pemerintah juga memastikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah tetap dijaga agar petani tidak merugi.
Ekonom pangan menilai kebijakan ini penting untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga pendapatan petani. “Stabilisasi harga beras harus menguntungkan kedua belah pihak. Jika petani dirugikan, produksi bisa terganggu di musim berikutnya,” kata analis Institute for Agriculture Policy.
Baca Juga: Mentan Soroti Mafia Pangan hingga Pupuk Palsu yang Rugikan Petani
Tantangan dan Langkah Lanjutan
Meski tren penurunan harga terlihat, tantangan tetap ada, terutama potensi gangguan cuaca dan distribusi logistik di daerah terpencil. Pemerintah menyebut telah menyiapkan cadangan beras tambahan dan memperkuat jalur distribusi untuk mengantisipasi hambatan tersebut.
Kementan juga merencanakan evaluasi berkala terhadap stok dan harga untuk memastikan kebijakan tetap tepat sasaran. “Kami ingin harga terjangkau, tetapi petani tetap sejahtera,” tegas perwakilan Kementan.
Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan Bulog melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah terbukti mampu menekan harga beras secara cepat. Keberhasilan ini menjadi sinyal positif bagi kestabilan pangan nasional dan ketahanan ekonomi rumah tangga, sekaligus menunjukkan bahwa koordinasi lintas lembaga dapat menghasilkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat.