Menkeu Purbaya dan Kontroversi Whoosh era Jokowi: Sindiran Keras soal Proyek yang Disebut Tak Semata Cari Untung
Retoria.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa kembali mencuri sorotan publik usai menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi tentang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan, Whoosh bukan proyek yang semata mencari laba.
Ia menyebutnya sebagai “investasi jangka panjang” untuk mengatasi kemacetan dan menekan kerugian ekonomi hingga ratusan triliun per tahun.
Kendati demikian, kini pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan di kalangan publik tentang seberapa besar manfaat sosial itu kini benar-benar terasa di masyarakat?
Terkini, Purbaya menanggapi wacana itu dengan mengakui ada nilai sosial dari Whoosh, namun menekankan perlunya penguatan ekonomi di sekitar jalur kereta agar tujuan pembangunan benar-benar tercapai.
“(Pernyataan Jokowi) ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2025.
Di sisi lain, sikap Purbaya ini muncul di tengah ekspektasi publik terhadap pembenahan kebijakan fiskal di bawah kepemimpinannya sejak menggantikan Menkeu pendahulunya, Sri Mulyani.
Dengan gaya yang acapkali dianggap lugas dan netral, Purbaya dikenal lebih terbuka dalam mengulas data dan menyebut sejumlah proyek besar pemerintah sebelumnya harus dikaji ulang, termasuk Whoosh yang sempat menjadi simbol modernisasi transportasi nasional.
Lantas, apa sebenarnya hal yang disorot Menkeu Purbaya dalam kontroversi proyek Whoosh yang beredar di kalangan publik? Begini katanya.
Whoosh dan Manfaat Infrastruktur
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyoroti potensi pengembangan kawasan di sekitar jalur cepat perlu diperkuat agar manfaat proyek tidak berhenti di infrastruktur semata.
Menkeu pengganti Sri Mulyani itu lantas mencontohkan, perlunya membangun titik pemberhentian tambahan yang bisa menghidupkan ekonomi lokal.
“Mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh itu harus dikembangkan ke depan. Jadi ada betulnya,” terang Purbaya.
Pernyataan ini menunjukkan Purbaya berupaya menempatkan proyek-proyek lama dalam konteks yang lebih produktif, bukan sekadar membela atau menyalahkan proyek infrastruktur seperti Whoosh di era Jokowi.
Di lain pihak, pandangan berbeda datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN sekaligus pengamat politik, Said Didu.
Said Didu: Purbaya Buka Kotak Pandora Era Jokowi
Terpisah, Said Didu menilai langkah dan ucapan Purbaya justru membuka “kotak pandora” atas kebobrokan anggaran di era Presiden Jokowi.
Baca Juga: Ramai soal Masalah Utang Whoosh, China Justru Ungkap Siap Kembali Lanjutkan Kerja Sama Kereta Cepat
“Purbaya dengan gaya netral membuka kotak pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja,” ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara, Rabu, 29 Oktober 2025.
“Padahal kelebihan narik anggaran, dana ke daerah (kebijakan Menkeu terdahulu) sangat bobrok,” imbuhnya.
Said Didu bahkan membandingkan langsung pendahulu Purbaya, Sri Mulyani Indrawati yang dinilai terlalu dominan dalam menentukan arah fiskal negara.
Menurutnya, hasil kebijakan di masa Sri Mulyani justru membuat beban utang melonjak.
“Sebagai pejabat publik, apa hasilnya kebijakan Sri Mulyani? Menaikkan utang dari Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun,” sebut Said Didu.
“Menaikkan cicilan utang dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, bunga utang dari 2 persen menjadi 6-7 persen,” ungkapnya.
Membuka Jalan Baru Kebijakan Fiskal
Said Didu menilai, angka utang yang diklaim pemerintah hingga akhir 2024 sebesar Rp10.269 triliun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil.
Terlebih, pengamat politik itu menyebut, kika menghitung seluruh kewajiban termasuk utang BUMN, pensiunan, dan tanggungan tertunda, maka jumlahnya bisa mencapai Rp24.000 triliun.
“Maka ini kotak pandoranya dibuka (oleh Purbaya),” ujar Said Didu.
Selain kebijakan, gaya komunikasi Purbaya yang dianggap netral justru berpotensi menyingkap hal-hal yang selama ini tersembunyi dalam administrasi fiskal.(*)
Rekomendasi
