Retoria.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saling jawab mengenai APBD yang mengendap di bank.
Dedi Mulyadi menantang Purbaya untuk membuktikan soal anggaran Rp4,1 triliun APBD nganggur di perbankan.
Gubernur Jawa Barat itu mengatakan akan segera mengumpulkan stafnya terkait data APBD Rp4,1 triliun yang muncul saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 20 Oktober 2025 lalu.
“Hari ini, saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi mereka itu berkata jujur data dan fakta atau berbohong,” kata Dedi dalam keterangannya pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Baca Juga: 4 Logical Fallacies di Balik Pernyataan Rakyat Juga Korupsi ala Dedi Mulyadi
“Saya juga akan bertemu dengan Kemendagri untuk memastikan data yang dimiliki. Saya juga akan bertemu pimpinan Bank Indonesia mengenai sumber data tersebut,” imbuhnya.
Gubernur yang akrab dipanggil KDM itu juga akan menindak tegas bawahannya yang tidak menyampaikan data sesuai fakta.
Menkeu Purbaya Minta KDM Cek Langsung ke Bank Indonesia
Menkeu Purbaya sempat meminta agar Dedi Mulyadi menanyakan langsung ke Bank Indonesia (BI) karena dirinya pun mendapatkan data APBD Jabar Rp4,1 triliun di perbankan dari BI.
Purbaya juga menyebut bahwa mungkin saja KDM mendapatkan informasi yang tidak akurat dari stafnya sendiri.
“Tanya saja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh,” ujar Menkeu Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Purbaya Klaim Datanya Sama dengan Milik Mendagri Tito Karnavian
Data yang didapatkannya, kata Purbaya adalah laporan dari perbankan sehingga valid sesuai dengan laporan pemerintah.
“Itu laporan dari perbankan. Data pemerintah, sekian, sekian, sekian,” imbuhnya.
Ia juga menyebut bahwa data yang didapatkannya sesuai dengan milik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Siapkan Bonus Rp150 Juta untuk Paskibraka Jabar
Data keuangan soal APBD yang masih mengendap di perbankan itu diungkap oleh Purbaya saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 20 Oktober 2025.
“Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito Senin pagi, kan Pak Tito jelaskan data di perbankan, ada beberapa angkanya mirip kok,” terangnya.
Tak Pernah Sebut APBD Jawa Barat
Selanjutnya, Purbaya menyatakan dirinya tidak pernah secara spesifik menyebut Jawa Barat dan APBD yang mengendap di bank.
“Dia hanya tahu Jabar saja, kan. Saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau dia bisa turunkan sendiri saya nggak tahu dari mana datanya, dia debat sama dirinya sendiri?” ucap Purbaya.
“Jadi, saya nggak pernah bilang punya Jabar berapa, saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, kan dari itu dari sistem keuangan Bank Sentral,” jelasnya.
Kata Purbaya, dalam sistem dari BI tersebut lengkap ditunjukkan data dari berbagai sektor.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau dia mau periksa, periksa sendiri. Itu dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap berapa minggu sekali, di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” paparnya.(*)
