Apakah Iran Benar-Benar Kecolongan, atau Kita yang Salah Membaca Perang?
Retoria.id – Narasi bahwa Iran “kecolongan” karena gagal melindungi pemimpinnya kembali mengemuka pascaserangan mematikan yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran.
Namun, menurut Dina Sulaeman Pengamat geopolitik Timteng, penyebutan tersebut lebih mencerminkan penyederhanaan berlebihan ketimbang pembacaan geopolitik yang utuh.
Dalam keterangannya, Dina mengungkapkan bahwa asumsi publik tentang keamanan absolut seorang pemimpin negara kerap bertabrakan dengan realitas politik dan budaya Iran sendiri.
Ia merujuk pada pernyataan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, yang menegaskan bahwa Ayatollah Ali Khamenei secara sadar menolak untuk bersembunyi di bunker. Sang pemimpin, menurut Larijani, hanya bersedia berlindung jika seluruh rakyat Iran juga memiliki kesempatan yang sama berlindung di bunker.
“Rumah dan kantor beliau berada di gang, di tengah kota Teheran. Itu pilihan ideologis, bukan kelalaian,” ujar Dina, menggambarkan bahwa keberadaan pemimpin di tengah masyarakat merupakan bagian dari etos politik Iran.
Baca Juga: Iran Tetapkan Alireza Arafi sebagai Pemimpin Sementara di Masa Transisi
Ia juga menuturkan bahwa keinginan akan kesyahidan bukanlah hal asing dalam budaya politik Iran. Dina menyebut sejumlah kesaksian personal, termasuk tradisi doa Ayatollah Khamenei yang secara terbuka memohon kesyahidan sebuah sikap yang, menurutnya, lahir dari kesadaran ideologis dan geopolitik, bukan romantisme kematian.
Namun demikian, pertanyaan publik tak berhenti di situ: mengapa sistem pertahanan udara Iran tetap dapat ditembus?
Dina menjelaskan bahwa dalam perang modern, tidak ada sistem pertahanan udara yang sepenuhnya kedap. Ia mencontohkan kegagalan Amerika Serikat mencegah tragedi 9/11, kebocoran roket yang tetap menembus Iron Dome Israel, serta serangan drone Ansarullah ke fasilitas Aramco Arab Saudi pada 2019.
“Kegagalan intersepsi bisa disebabkan banyak faktor: serangan multi-vektor, kejutan taktis, infiltrasi intelijen, atau celah teknis. Menyimpulkan ‘lemah’ dari satu kejadian adalah falasi hasty generalization,” tegasnya.
Ia juga menolak klaim bahwa terbunuhnya pemimpin Iran otomatis menandakan rezim yang rapuh atau tidak solid. Menurut Dina, infiltrasi intelijen adalah realitas universal. CIA beroperasi di Rusia, Mossad aktif di berbagai negara, dan intelijen Iran sendiri beroperasi di kawasan Teluk.
Baca Juga: Ketegangan Timur Tengah Meningkat Setelah Serangan Drone di UEA
Bahkan, Dina menyinggung serangan Iran ke sebuah hotel mewah di Dubai yang didasarkan pada informasi intelijen terkait evakuasi tentara Amerika Serikat menunjukkan bahwa perang bayangan intelijen berlangsung dua arah.
Soal teknis serangan, Dina menekankan bahwa hingga kini belum ada kepastian apakah serangan dilakukan oleh jet tempur atau rudal dari luar wilayah Iran.
Jika rudal diluncurkan dari negara sekitar seperti Suriah, Irak, atau Bahrain, jarak yang dekat membuat peluang intersepsi jauh lebih kecil. Terlebih, pangkalan militer AS mengelilingi Iran dari berbagai arah, sementara wilayah Iran sendiri sangat luas.
Sebaliknya, ia menjelaskan, rudal Iran yang menuju Tel Aviv relatif lebih mudah dicegat di negara ketiga seperti Yordania atau UEA sebelum memasuki fase aktif. Begitu memasuki fase tersebut, bahkan sistem pertahanan paling canggih pun kerap tak mampu menghentikannya.
“Tidak ada negara yang bisa menjaga langitnya 100 persen,” ujar Dina, merangkum realitas pahit perang modern.
Pada akhirnya, Dina menekankan bahwa kematian pemimpin dan komandan militer merupakan risiko inheren dari sebuah perjuangan geopolitik terbuka. Yang keliru, menurutnya, adalah mengalihkan fokus kesalahan kepada korban.
“Agresi terhadap negara berdaulat adalah pelanggaran hukum internasional,” katanya, merujuk pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 2 dan hak membela diri dalam Pasal 51 Piagam PBB.
Prinsip yang sama, lanjut Dina, harus diterapkan dalam memandang Palestina. Konflik internal tidak pernah membenarkan penjajahan. “Yang salah tetap agresor,” ujarnya, menegaskan bahwa Israel harus dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penjajahan terhadap Palestina, bukan sebaliknya. (*)
Rekomendasi
