Retoria.id — Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dinparbudpora) bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Pekalongan turun tangan menyikapi insiden tidak menyenangkan yang dialami oleh tamu bernama M. Sahid Ramadhan pada 13 Agustus 2025 di Hotel Indonesia Pekalongan.
Manajemen hotel secara terbuka mengakui adanya kesalahan dalam pelayanan. Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak hotel telah menyampaikan permohonan maaf tertulis yang juga disiarkan melalui video daring. Tidak berhenti di situ, pihak manajemen berkomitmen melakukan evaluasi internal dan memperbaiki manajemen pelayanan.
Baca Juga: 10 Hotel Murah di Jogja Dekat Malioboro, Mulai Rp200 Ribuan
“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak M. Sahid Ramadhan dan seluruh tamu yang mungkin turut merasakan ketidaknyamanan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan agar kejadian serupa tidak terulang,” ungkap manajemen Hotel Indonesia Pekalongan.
Dinparbudpora dan PHRI Kota Pekalongan menyambut positif langkah tersebut. Kedua lembaga memastikan akan memberikan pendampingan kepada pihak hotel untuk memperkuat sistem manajemen dan standar pelayanan.
Baca Juga: Apartemen Kosong di Jakarta Dibanderol Murah, Sasar Masyarakat Berpenghasilan Tanggung
“Sektor pariwisata, khususnya perhotelan, adalah wajah dari Kota Pekalongan. Karena itu, kualitas layanan harus selalu dijaga. Kami mengapresiasi itikad baik manajemen hotel dan akan mendampingi proses perbaikan,” ujar perwakilan Dinparbudpora.
PHRI Kota Pekalongan juga menekankan pentingnya transparansi dan profesionalitas dalam dunia perhotelan. “Kami berharap momentum ini menjadi pelajaran penting, tidak hanya bagi Hotel Indonesia Pekalongan, tetapi juga bagi seluruh pelaku usaha perhotelan di kota ini,” tambah Ketua PHRI Kota Pekalongan.
Dengan adanya klarifikasi, permintaan maaf resmi, dan komitmen perbaikan, diharapkan kepercayaan masyarakat maupun wisatawan terhadap sektor perhotelan di Pekalongan tetap terjaga. Langkah pengawasan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah dan asosiasi diyakini akan menjadi penopang penting dalam meningkatkan standar pelayanan ke depan.