Tradisi Diplomasi Indonesia di Sidang Umum PBB, Kini Giliran Prabowo Subianto Setelah 10 Tahun RI Absen
Retoria.id – Setelah hampir satu dekade Presiden Indonesia tidak hadir langsung di podium Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kini giliran Prabowo Subianto yang akan berbicara di forum musyawarah dunia.
Ketua DPR RI, Puan Maharani menilai kehadiran sang Presiden RI dalam Sidang Umum ke-80 PBB dipandang sebagai kelanjutan tradisi panjang diplomasi Indonesia.
“Ini merupakan pidato Presiden Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu setelah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang hadir di sidang PBB,” kata Puan Maharani kepada awak media di Jakarta, pada Senin, 22 September 2025.
Sebelumnya diketahui, Prabowo memang telah tiba di New York, Amerika Serikat (AS), pada Sabtu, 20 September 2025.
Baca Juga: Wamen ESDM: BBM Satu Harga Satukan Indonesia, Tak Ada Lagi Ketimpangan Energi
Sekretaris Kabinet (Setkab), Teddy Indra Wijaya bahkan sempat menyampaikan, Prabowo dijadwalkan berpidato di Sidang PBB pada Selasa, 23 September 2025 mendatang.
“Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat,” kata Teddy dalam pernyataannya, pada Minggu, 21 September 2025.
Diketahui, Prabowo akan berbicara pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden AS, Donald Trump.
Kini, publik menunggu arah pidato yang akan disampaikan, termasuk kemungkinan menyinggung isu kemerdekaan Palestina yang sering digaungkan RI di berbagai kesempatan dalam forum dunia.
Di sisi lain, terdapat sederet jejak sejarah yang menunjukkan besarnya peran RI di panggung PBB sejak era Presiden ke-1 RI, Soekarno hingga kini menjadi kesempatan emas Presiden Prabowo. Berikut ulasan selengkapnya.
Soekarno: Membangun Dunia Kembali
Tradisi pidato presiden Indonesia di Sidang Umum PBB dimulai oleh Presiden Soekarno.
Tepatnya, pada 30 September 1960, Bung Karno menyampaikan pidato berjudul “To Build the World Anew” atau dalam Bahasa Indonesia berarti: Membangun Dunia Kembali.
Dalam pidatonya, ia menentang imperialisme dan kolonialisme serta menawarkan Pancasila sebagai ideologi alternatif bagi dunia.
Gagasan itu kemudian dikenang sebagai salah satu pidato bersejarah PBB, bahkan ditetapkan UNESCO sebagai Memory of the World pada 2023 lalu.
Soeharto dan “Pesan Jakarta”
Presiden ke-2 RI, Soeharto tercatat pernah dua kali berbicara di Sidang Umum PBB, yakni pada 24 September 1992 dan Oktober 1995.
Pada 1992, ia menyampaikan “Pesan Jakarta” yang merupakan hasil KTT Gerakan Non-Blok di Jakarta, mewakili 108 negara anggota.
Tiga tahun kemudian, Soeharto kembali berpidato pada peringatan 50 tahun berdirinya PBB, menegaskan komitmen Indonesia pada kerja sama internasional.
Megawati Dorong Reformasi PBB
Baca Juga
Estafet pidato di panggung PBB juga pernah dilanjutkan oleh Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu diketahui hadir dua kali, yakni pada 2001 dan 2003.
Dalam pidatonya, Megawati menekankan perlunya reformasi mendasar dalam tubuh PBB agar lembaga tersebut lebih efektif dan relevan dalam merespons tantangan global.
SBY Paling Aktif Berbicara
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden yang paling sering hadir di podium PBB.
Sepanjang masa pemerintahannya 2004–2014, ia tercatat sudah 6 kali berpidato, dimulai pada Sidang Umum ke-62 pada 2007 silam.
SBY kerap mengangkat kontribusi Indonesia bagi perdamaian internasional, diplomasi multilateral, serta peran aktif RI dalam isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di dunia internasional.
Menanti Arah Baru Diplomasi Prabowo
Kini, pada tahun September 2025, giliran kesempatan Presiden Prabowo untuk menambah babak baru dari tradisi tersebut.
Publik menanti apakah Prabowo akan menggemakan isu klasik seperti Palestina dan reformasi PBB, atau menghadirkan visi baru Indonesia menghadapi tantangan geopolitik secara global.
Yang pasti, pada akhirnya pidato ini akan menambah jejak panjang perjalanan diplomasi Indonesia di forum musyawarah global sejak era Presiden Soekarno. (*)
Rekomendasi
