Alasan di Balik Inggris Akui Palestina di Tengah Desakan Aneksasi Tepi Barat oleh 2 Menteri Kontroversial Israel
Retoria.id – Pengakuan resmi Inggris atas negara Palestina untuk pertama kalinya sejak lebih dari seabad lalu menandai pergeseran besar dalam dinamika politik internasional.
Kendati demikian, keputusan yang disambut banyak pihak sebagai langkah menuju solusi damai itu justru memicu reaksi keras dari dua menteri kontroversial Israel yang kembali menghidupkan wacana aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat.
Sebelumnya diketahui, keputusan Inggris diumumkan oleh Perdana Menteri (PM) Britania Raya, Keir Starmer
“Langkah ini diambil untuk menjaga tetap hidup kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara, di tengah memburuknya kondisi di Gaza,” tegas Starmer melalui pernyataan video yang dikutip dari Al-Jazeera, pada Minggu, 21 September 2025.
Dalam pernyataannya, Starmer menegaskan, langkah Inggris bukan berdiri sendiri, dengan tiga negara sekutu lainnya, yakni Kanada, Australia, dan Portugal, juga mengumumkan pengakuan serupa sehari sebelumnya.
Hal tersebut, bahkan telah menambah daftar lebih dari 140 negara yang sejak lama mendukung kedaulatan Palestina.
Baca Juga: Zionis Langkah Demi Langkah Meniru Nazi: Apakah Netanyahu Juga Akan Meniru Bunuh Diri Hitler?
Meski begitu, dari pihak Israel, keputusan itu dianggap sebagai ancaman. Hal itu diutarakan oleh salah satu tokoh kontroversial sekaligus Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir.
Reaksi Keras Menteri Keamanan Israel
Secara terpisah, Ben Gvir menyoroti terkait pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina yang dinilai perlu disikapi dengan tindakan balasan oleh pihaknya.
“Penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria, dan pembubaran sepenuhnya Otoritas Palestina,” ujar Ben Gvir dalam pernyataannya yang dilansir dari AFP, pada Senin, 22 September 2025.
Selain itu, Ben Gvir mengakui pihaknya akan mengajukan proposal aneksasi dalam rapat kabinet Israel pada waktu mendatang.
Menkeu Israel: Mandat Inggris Selesai
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich menyampaikan nada serupa seperti Ben Gvir.
Smotrich menolak keterlibatan negara lain dalam menentukan arah kebijakan Israel.
“Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lainnya menentukan masa depan kita telah berakhir,” terangnya dalam laporan yang sama.
“Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria,” imbuh Smotrich.
Smotrich juga mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar segera bertindak.
“Bapak Perdana Menteri, waktunya sekarang dan ada di tangan Anda,” tegasnya.
Netanyahu: Palestina Tak Akan Berdiri
Baca Juga
Dalam kesempatan berbeda, PM Israel, Benjamin Netanyahu sendiri telah menyebut pengakuan tersebut justru dianggap sebagai “hadiah besar bagi terorisme”.
“Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan,” ungkap Netanyahu sebagaimana dilaporan AFP, pada Senin, 22 September 2025.
Netanyahu lalu memastikan, Israel akan melawan upaya pengakuan kemerdekaan Palestina itu di forum PBB pekan depan.
“Kita juga perlu berjuang, baik di PBB maupun di semua arena lainnya, melawan propaganda palsu yang ditujukan kepada kita,” sebutnya.
“Komunitas internasional akan mendengar dari kita tentang masalah ini dalam beberapa hari mendatang,” sambung Netanyahu.
Palestina: Pesan Harapan untuk Kemerdekaan
Di sisi lain, Palestina menyambut baik dukungan ratusan negara yang memperjuangkan kemerdekaannya di meja dewan internasional.
Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Varsen Aghabekian Shahin menyebut hal tersebut sebagai pesan penting.
“Di atas segalanya, ini adalah pesan harapan bagi rakyat Palestina, pesan harapan untuk negara yang bebas, merdeka, dan berdaulat,” katanya dalam konferensi pers di Ramallah, sebagaimana dikutip dari Al-Jazeera, pada Senin, 22 September 2025.
Aghabekian bahkan menilai tindakan Israel sebagai serangan sistematis terhadap keberadaan kemanusiaan yang dirancang untuk menghapus eksistensi rakyat Palestina, budaya, dan masa depan mereka.
Hingga kini, sebagian publik internasional menanti nasib kemerdekaan Palestina yang digaungkan ratusan negara di dunia sebagai secerca harapan menuju perdamaian. (*)
Rekomendasi
