Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan Ajak Masyarakat Timbang Jasa dan Dosanya
Retoria.id – Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, layak mendapat gelar pahlawan nasional.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam tayangan YouTube pribadinya yang diunggah pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Baca Juga: Prabowo: Indonesia dan Selandia Baru Siap Perluas Kerja Sama Bidang Pendidikan hingga Kesehatan
Hasan menilai, selama 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto, banyak hal yang telah dilakukan untuk kemajuan bangsa, meskipun tidak lepas dari kesalahan.
“Menurut saya Pak Harto layak untuk jadi pahlawan, dia presiden 32 tahun, dia jadi presiden banyak hal yang dia bikin, bukan berarti dia tanpa kesalahan,” ujar Hasan.
Menilai Kepemimpinan dengan Timbangan yang Adil
Hasan menekankan, setiap pemimpin pasti memiliki kekurangan dan tidak bisa dihakimi hanya dari sisi kesalahannya saja.
“Tapi presiden sebelumnya juga berkuasa juga banyak kesalahan,” lanjutnya.
Menurutnya, penilaian terhadap sosok yang diusulkan menjadi pahlawan nasional seharusnya dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan kontribusi dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa.
“Kalau mau menilai seseorang mau jadi pahlawan atau enggak, itu bukan berarti dia tanpa cela, bukan berarti dia tanpa kesalahan, tapi kasih timbangan yang adil,” tegas Hasan.
Ajakan untuk Objektif dalam Penentuan Pahlawan Nasional
Hasan juga menyinggung pentingnya objektivitas dalam proses penetapan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah.
“Biar bandul itu bisa bergerak. Kalau cuman satu subjektivitasnya cuman satu, itu bukan timbangan namanya,” imbuhnya.
Pria bernama lengkap Hasan Nasbi Batupahat itu berharap proses evaluasi dilakukan dengan pertimbangan yang seimbang dan tidak didasarkan pada pandangan politik semata.
Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung Erwin, Pemimpin Religius yang Kini Diperiksa Kejari
“Pemerintah dalam mengevaluasi siapa saja nama-nama yang harus menjadi pahlawan tentu timbangannya harus adil,” ucap Hasan.
Hasan pun menutup pernyataannya dengan ajakan agar publik melihat jasa seorang tokoh secara lebih utuh.
“Lebih banyak jasanya atau lebih banyak dosanya,” pungkasnya.
Wacana Soeharto Jadi Pahlawan, Pro dan Kontra Publik
Wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan hal baru. Sejak beberapa tahun terakhir, topik ini kerap muncul dan menimbulkan perdebatan publik.
Sebagian pihak menilai Soeharto berjasa besar dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik nasional, terutama pada dekade 1980-an hingga awal 1990-an.
Namun, sebagian lain mengingatkan adanya catatan pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan pers, serta praktik korupsi di masa pemerintahannya.
Mekanisme Pemberian Gelar Pahlawan Nasional
Setiap tahun, menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November, pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan seleksi terhadap tokoh-tokoh yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Proses ini melibatkan Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penilai Gelar Pahlawan Nasional (TP3PN) yang terdiri atas sejarawan, akademisi, dan perwakilan lembaga negara.
Hasil kajian tersebut kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan akhir. (*)
Rekomendasi
