Iran Rilis Data Korban Protes, Aktivis HAM Ragukan Angka
Retoria.id – Pejabat Iran untuk pertama kalinya membuka data resmi terkait jumlah korban tewas akibat penindasan aparat terhadap gelombang aksi unjuk rasa massal yang terjadi di seluruh negeri.
Berdasarkan angka yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri serta Yayasan Urusan Syuhada dan Veteran melalui televisi pemerintah, jumlah korban tercatat sebanyak 3.117 orang. Hal ini dilaporkan oleh podrobno.uz.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa 2.427 orang merupakan warga sipil dan personel aparat keamanan. Sementara itu, 690 korban lainnya tidak dijelaskan lebih lanjut secara rinci.
Statistik resmi ini jauh lebih rendah dibandingkan angka yang selama ini dipublikasikan oleh para aktivis dan pembela hak asasi manusia di luar negeri. Karena itu, mereka menuduh pemerintah berupaya menutupi skala tragedi yang sebenarnya.
Baca Juga: Mengapa Trump Membatalkan Serangan ke Iran? ‘Rencana Rahasia’ Terungkap…
Meski angka resmi telah diumumkan, tingkat kepercayaan terhadap data pemerintah tetap rendah dan perdebatan mengenai jumlah korban tewas masih terus berlangsung.
Sebelumnya, media internasional mengutip berbagai sumber yang menyebut jumlah korban berkisar dari ratusan hingga 12–20 ribu orang.
Pada hari ini, organisasi pembela HAM HRANA melaporkan sedikitnya 4.902 orang telah meninggal dunia dan menegaskan bahwa angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi.
Pernyataan resmi tersebut muncul di saat teokrasi Iran berupaya memulihkan kendali pemerintahan setelah gelombang protes melanda.
Meski para pejabat berusaha menunjukkan bahwa situasi berada di bawah kendali, sentimen ketidakpuasan di dalam negeri serta kritik dari luar negeri masih tetap bertahan.
Aksi unjuk rasa bermula dari kemarahan publik yang dipicu oleh serangkaian peristiwa tertentu dan dalam waktu singkat menyebar ke seluruh penjuru negeri. Respons pemerintah melalui aparat keamanan memicu bentrokan yang berujung pada jatuhnya banyak korban jiwa.
Pengumuman laporan resmi pertama mengenai korban tewas ini menjadi langkah penting bagi pemerintah, namun sekaligus memperlihatkan semakin jelasnya perbedaan antara versi resmi negara dan penilaian komunitas internasional. (*)
Rekomendasi
