Ekonom UI: Deflasi di Wilayah Bencana Aceh–Sumatra Menandai Respons Cepat Pemerintah
Retoria.id – Terjadinya deflasi di sejumlah wilayah terdampak bencana alam dinilai mencerminkan respons cepat pemerintah dalam memulihkan infrastruktur dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Penilaian tersebut disampaikan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait perkembangan inflasi Januari 2026.
BPS mencatat, tiga provinsi yang sebelumnya dilanda banjir dan longsor Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami deflasi bulanan pada Januari 2026.
Aceh tercatat mengalami deflasi sebesar 0,15 persen, Sumatra Barat 0,75 persen, dan Sumatra Utara 1,15 persen.
Baca Juga: Respons Negara atas Tragedi Kematian Anak Usia 10 Tahun di NTT
Menurut Fithra, deflasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur vital, terutama jalan dan jembatan, yang berperan penting dalam kelancaran distribusi logistik.
“Inflasi itu bisa diturunkan salah satunya lewat jalur logistik. Kalau logistiknya lancar, berarti lalu lintas barang lebih tinggi. Itu bisa menjelaskan kenapa mereka inflasinya bisa rendah sekali, atau bahkan deflasi,” ujar Fithra, Rabu (4/2).
Ia menjelaskan, bencana alam yang terjadi di ketiga provinsi tersebut sebelumnya telah merusak infrastruktur penghubung utama, sehingga pasokan barang kebutuhan pokok sempat tersendat dan memicu lonjakan harga.
Kondisi itu tercermin dalam data inflasi Desember 2025, sekitar sebulan pascabencana, di mana Aceh mencatat inflasi 3,6 persen, Sumatra Utara 1,66 persen, dan Sumatra Barat 1,48 persen.
Baca Juga: Viral Ibu-ibu di Bekasi Luapkan Emosi usai Banjir Genangi Rumahnya, Ngaku Sebulan Bisa Sampai 3 Kali
Namun, pemerintah kemudian mempercepat pemulihan infrastruktur melalui pembangunan jembatan armco dan bailey, serta perbaikan sejumlah ruas jalan nasional.
Seiring membaiknya konektivitas antarwilayah, distribusi logistik kembali berjalan normal dan tekanan inflasi berangsur menurun.
“Dengan kata lain, pemerintah saat itu melakukan aktivitas pembenahan supply dan membantu masyarakat terdampak. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan ‘pemerintah ke mana saja?’ Nah, itu justru buktinya adalah inflasi yang turun,” imbuh dia.
Selain perbaikan infrastruktur, Fithra menilai penyaluran bantuan pemerintah juga berkontribusi dalam menekan harga kebutuhan pokok di wilayah terdampak bencana.
“Bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok, yang masuk kategori volatile food, membuat masyarakat tidak perlu membeli di pasar. Ketika permintaan turun, harga pun relatif lebih terkendali,” tutupnya. (*)
Rekomendasi
