100 Ribu Ton Beras Impor Turun Mutu, Negara Rugi Rp 1,2 Triliun
Retoria.id – Publik kembali dikejutkan kabar tak sedap dari sektor pangan nasional. Sekitar 100 ribu ton beras impor yang tersimpan di gudang Bulog kini dinyatakan turun mutu dan tak lagi layak dikonsumsi masyarakat. Potensi kerugian negara pun ditaksir mencapai Rp 1,2 triliun.
Guru Besar IPB, Dwi Andreas Santosa, menegaskan kualitas beras yang diimpor sejak 2024 itu sudah jauh menurun. “Itu sudah pada nggak karuan, sudah nggak bisa dikonsumsi lagi,” katanya.
Masalah ini berawal dari sisa stok impor 2024 yang terlalu lama menumpuk di gudang Bulog. Ditambah lagi kebijakan serapan any quality, di mana Bulog membeli gabah dari petani tanpa memperhatikan standar kualitas. Akibatnya, stok beras pemerintah (Cadangan Beras Pemerintah/CBP) dipenuhi beras yang mutunya merosot.
Baca Juga: Titiek Soeharto Tegaskan: Kenaikan Harga Beras Bukan Tupoksi Kementan
Meski disebut “disposal”, beras ini tidak serta-merta dibuang begitu saja. Jika tidak terkontaminasi, beras masih bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku lain, misalnya pakan ternak atau produksi etanol. Namun, tetap saja nilai ekonominya jauh lebih rendah dibanding beras konsumsi.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa dari total stok CBP sebesar 3,9 juta ton, mayoritas berasal dari pengadaan dalam negeri. Sisanya, sekitar 1,1 juta ton, adalah sisa stok impor yang sebagian besar masih menunggu distribusi lewat program bantuan pangan dan stabilisasi harga.
Baca Juga: Stok Beras Surplus, Harga Tak Kunjung Turun: Membaca Anomali Pasar Pangan Indonesia
Kasus ini membuka mata publik bahwa manajemen stok pangan masih menghadapi persoalan serius.
Distribusi beras harus lebih cepat agar tidak rusak di gudang.
Kebijakan serapan “any quality” perlu dievaluasi agar tak membebani cadangan pangan.
Pemerintah perlu lebih transparan soal tata kelola CBP karena ini menyangkut anggaran negara yang nilainya sangat besar.
Krisis beras rusak ini bukan sekadar masalah teknis gudang. Ia mencerminkan lemahnya tata kelola pangan kita. Jika 100 ribu ton saja bisa berujung rugi triliunan, bagaimana dengan stok lain yang masih menumpuk? Transparansi dan perencanaan distribusi harus jadi prioritas agar setiap butir beras yang diimpor benar-benar sampai ke meja makan rakyat, bukan membusuk di gudang.
Rekomendasi
