Prabowo: Tidak Ada Pejabat yang Tak Bisa Diganti, Termasuk Presiden
Retoria.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan publik di Indonesia tidak ada yang bersifat permanen. Bahkan seorang presiden pun, menurutnya, bisa diganti apabila tidak menjalankan tugas dengan baik.
Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang.
“Di Indonesia ini, saya kasih tahu, tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Termasuk Presiden RI. Kalau saya tidak benar, ya ganti,” ucap Prabowo.
Sindiran untuk Pejabat yang Lalai
Prabowo juga menyinggung pejabat publik lain yang dianggap tidak bekerja maksimal. Menurutnya, jabatan bupati, direksi BUMN, hingga jaksa agung sekalipun tetap bisa diganti jika tidak menunjukkan kinerja yang sesuai harapan rakyat.
Baca Juga: Prabowo Tegas: Bonus Komisaris BUMN Dihapus, Reformasi Tata Kelola Dimulai
“Bupati nggak beres, bupati bisa diganti. Direksi-direksi BUMN juga begitu. Jaksa agung pun bisa diganti. Semua ada konsekuensinya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan peserta acara, sebagian menafsirkan hal itu sebagai pesan keras agar pejabat tidak terlena dengan jabatannya.
Hapus Bonus Komisaris BUMN
Selain soal jabatan publik, Prabowo juga menyinggung praktik pemberian tantiem atau bonus bagi komisaris BUMN. Ia menilai sistem tersebut tidak pantas diberikan, apalagi jika perusahaan justru mengalami kerugian.
“Perusahaan rugi tapi komisarisnya dapat bonus. Itu nggak benar. Rakyat tidak bisa terus dibebani. Jadi (istilah) tantiem saya hapus,” tegasnya.
Baca Juga: Efisiensi APBN untuk Anak Bangsa: Prabowo Janji Perkuat Pendidikan dan Program MBG di Sekolah
Pesan Kepemimpinan
Pernyataan Presiden Prabowo ini dianggap sebagai penegasan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang tidak bisa dipakai untuk kepentingan pribadi. Dengan retorika yang lugas, ia ingin menunjukkan bahwa akuntabilitas tetap menjadi dasar dalam sistem pemerintahan.
Meski demikian, pesan ini sekaligus memberi tekanan moral kepada pejabat daerah maupun pusat agar benar-benar bekerja untuk rakyat. Jabatan bukanlah privilese, melainkan tanggung jawab yang sewaktu-waktu bisa dicabut bila tidak dijalankan dengan benar.
Rekomendasi
