Soroti Kasus Bahan Mentah MBG di Pamekasan Madura, Mahfud MD: Dikirim Lele Mentah, Padahal Tak Ada Kulkas
Retoria.id – Mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD menyampaikan pandangannya terkait polemik yang baru-baru ini terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah Tanah Air.
Mahfud bahkan tak segan menyebut pelaksanaan program MBG di daerah itu masih belum tertata rapi.
Terlebih, kualitas negatif dari menu MBG hingga telatnya distribusi makanan kerap menjadi keluhan warga di media sosial (medsos).
Oleh sebab itu, Mahfud MD meyakini program nasional itu bisa lebih baik apabila tata kelolanya dapat diperbaiki sehingga dampaknya terasa di masa mendatang.
“MBG ini penting tapi tata kelolanya diatur lagi tentang cara mengelolanya, agar tidak amburadul,” ucapnya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, pada Jumat, 20 Maret 2026.
Lantas, apa saja hal yang menuai sorotan Mahfud MD terkait tata kelola MBG di daerah? Begini katanya.
Soroti Bahan Mentah MBG
Dalam penuturannya, Mahfud mencontohkan kasus pemberian menu MBG dengan bahan mentah yang terjadi di Pamekasan, Madura.
Hal yang sempat mencuat ke permukaan, yakni terkait menu ikan lele yang belum diolah, untuk konsumsi beberapa hari ke depan.
“Di Pamekasan dikirim lele mentah untuk 3 hari ke depan,” papar Mahfud.
“Padahal di sekolah tak ada kulkas,” imbuhnya.
Berkaca dari hal itu, Mahfud lantas menyinggung kasus keracunan yang kerap ditudingkan ke pembagian menu MBG, perlu menjadi perhatian serius.
Kesalahan yang Perlu Ditindak
Mahfud menilai, sejumlah kasus keracunan yang sempat terjadi di beberapa daerah itu perlu diusut secara tuntas.
Di sisi lain, Guru Besar Hukum Tata Negara itu menyayangkan terkait tidak adanya penjelasan terbuka dari berbagai pihak terkait.
“(Hal itu) mengenai penyebab maupun tindak lanjutnya,” terang Mahfud.
“Kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak ada berita bahwa ada yang ditindak,” tambahnya.
Perlu Hadirkan Manfaat Nyata
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menekankan program sebesar MBG seharusnya memiliki sistem pengawasan yang terukur.
“Tanpa itu, tujuan meningkatkan gizi justru bisa berbalik menimbulkan masalah baru di masyarakat,” sebut Mahfud.
Kendati demikian, Mahfud mengingatkan dirinya mengutarakan kritik bukan berarti menolak program MBG.
“Yang pasti pemerintah perlu segera membenahi tata kelolanya, agar manfaatnya benar-benar nyata bagi rakyat,” tandasnya. (*)
Rekomendasi
