Retoria.id – Kericuhan mewarnai aksi demonstrasi di Kathmandu, Nepal, pada Rabu, 10 September 2025.
Sebelumnya diketahui, unjuk rasa yang berujung kekacauan itu dimotori oleh generasi muda atau Gen Z yang meluapkan kekecewaan terhadap pejabat pemerintah.
Mereka menuding pejabat di negeri itu kerap korupsi dan gemar pamer harta di media sosial.
Fenomena ini pun menjadi sorotan luas, tak hanya di Nepal, tetapi juga di berbagai negara lain, termasuk Indonesia.
Di Tanah Air, gerakan Gen Z Nepal tersebut menarik perhatian publik. Terlebih, Indonesia sendiri baru saja dilanda aksi demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 lalu.
Perihal itu, Ketua BEM UI, Agus Setiawan ikut menyoroti tuntutan yang disuarakan para Gen Z di Nepal.
Baca Juga: Demo Ricuh di Jawa Timur, 64 Anak Jadi Tersangka, Wagub Emil Jelaskan Restorative Justice
Agus menilai ada kesamaan kondisi antara apa yang dialami Gen Z Nepal dengan situasi di Indonesia.
“Kalau menurut saya, tuntutan demonstrasi yang terjadi di Nepal itu hampir mirip dengan yang terjadi di Indonesia,” ujar Agus dalam Program “Kontroversi” yang dipublikasikan di kanal YouTube Metro TV, Kamis, 11 September 2025.
Agus menjelaskan, sebelum demonstrasi besar pecah di Nepal, kondisi ekonomi negara itu sudah memburuk. Lapangan kerja terbatas membuat banyak anak muda khawatir akan masa depan mereka.
“Ditambah ada pola perilaku korupsi juga di tataran pemerintahan. Jadi kemarahan anak muda di Nepal itu bentuk akumulasi kekecewaan terhadap pola penyelenggaraan negara,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, Indonesia bisa saja mengalami hal serupa jika pejabat dan institusi negara tidak berbenah.
DPR, pemerintah, TNI-Polri, hingga partai politik disebut perlu menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki keadaan.
“Saya rasa Indonesia sedikit lagi bisa berada di titik itu, kalau semisalnya hari ini tidak ada keseriusan untuk berbenah diri,” tegas Ketua BEM UI itu.
Agus juga menyinggung soal cara merespons kemarahan publik. Menurutnya, meredakan kemarahan rakyat tidak bisa hanya dengan langkah sementara.
“Yang namanya amarah publik itu harus diredam dengan menuntaskan akar masalahnya, bukan cuma ‘dikipas-kipaskan asapnya’ untuk sementara waktu,” ucapnya.
Ketua BEM UI tersebut lantas menambahkan, jika pola lama terus dipertahankan, maka potensi ledakan sosial tak terhindarkan.
“Pada akhirnya (amarah publik) akan menjadi bom waktu,” tutup Agus.